KLIKPARIGI.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengingatkan para lulusan Politeknik Agraria STPN agar menjadi insan pertanahan yang tidak hanya menguasai ilmu teknis dan teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, sejarah, serta budaya yang melekat pada setiap bidang tanah di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan dalam Wisuda Politeknik Agraria STPN Tahun 2026 yang berlangsung di Sleman, Sabtu (5/9/2026). Sambutan Sri Sultan dibacakan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu memahami peta sekaligus memahami kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan rasa keadilan, kearifan budaya, dan kepedulian terhadap sejarah setiap wilayah,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Menurut Sri Sultan, tanah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar aset atau ruang fisik. Tanah merupakan bagian dari identitas bangsa, tempat kehidupan tumbuh, sumber penghidupan masyarakat, sekaligus fondasi pembangunan yang harus dijaga keberlanjutannya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam budaya Jawa, terdapat filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan, ketenteraman, dan kelestarian kehidupan melalui setiap kebijakan maupun tindakan manusia terhadap alam, termasuk dalam pengelolaan tanah.
Sri Sultan juga menyoroti kekayaan sistem pertanahan adat di berbagai daerah di Indonesia. Di Minangkabau dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang mengatur tanah ulayat sebagai warisan lintas generasi. Di Bali, sistem Subak menjadi contoh pengelolaan tanah yang menyatu dengan nilai spiritual dan lingkungan melalui filosofi Tri Hita Karana.
Sementara di Papua dan Maluku, hak ulayat dipandang sebagai ruang hidup bersama yang memiliki tanggung jawab sosial bagi komunitas adat.
“Keragaman tata kelola tanah di Nusantara merupakan kekayaan bangsa. Regulasi harus mampu menghormatinya, kebijakan harus mampu memahaminya, dan teknologi harus mampu mendukungnya dengan tepat,” ujarnya.
Sri Sultan menilai ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berbicara mengenai pengukuran, pemetaan, maupun sertipikat, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa setiap dokumen pertanahan yang nantinya ditangani para lulusan STPN sesungguhnya berkaitan dengan kehidupan dan harapan masyarakat. Karena itu, pelayanan pertanahan harus dilandasi profesionalisme sekaligus rasa keadilan.
“Di balik setiap berkas pertanahan ada kehidupan manusia yang menaruh harapan. Jadikan setiap pelayanan sebagai jalan menghadirkan kepastian hukum sekaligus ketenteraman sosial bagi masyarakat,” tutur Sri Sultan.
Menutup pesannya, Sri Sultan berharap para wisudawan dan wisudawati membawa ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk mengabdi kepada masyarakat dengan sikap rendah hati, integritas, dan tanggung jawab.
“Semoga setiap pengukuran menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menghadirkan keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan membawa manfaat serta keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
