KLIKPARIGI.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus meningkatkan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/7/2026). Selain membahas perkembangan inflasi nasional, forum tersebut juga mengulas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dari Kabupaten Parigi Moutong, rapat diikuti dari ruang rapat pemerintah daerah dan dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, bersama sejumlah perangkat daerah terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI dari Koramil 08/Parigi, serta jajaran Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan langkah konkret dalam menjaga kestabilan harga pangan, terutama komoditas beras dan minyak goreng. Ia juga mendorong kembali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih luas menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Gerakan Pangan Murah pernah terbukti efektif menekan gejolak harga. Karena itu kami berharap pelaksanaannya kembali diperluas agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Tomsi Tohir.
Berdasarkan pemantauan pemerintah pusat, tekanan harga masih terjadi di berbagai daerah. Kenaikan harga beras tercatat di ratusan kabupaten dan kota, sementara minyak goreng juga masih menunjukkan tren peningkatan di sejumlah wilayah sehingga memerlukan langkah antisipasi bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Aswini Dimpel menyampaikan kondisi terkini di Kabupaten Parigi Moutong. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional.
“Kami telah melakukan pemantauan langsung setelah arahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil tersebut, harga bawang merah masih relatif tinggi sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Aswini.
Ia menjelaskan, harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara di Pasar Parigi, harga komoditas tersebut telah menyentuh sekitar Rp50.000 per kilogram.
Pemerintah daerah juga menyoroti perbedaan harga minyak goreng di sejumlah wilayah. Masyarakat di Kecamatan Parigi masih dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, warga di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum sepenuhnya menikmati layanan tersebut sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp22.000 per liter.
Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah daerah mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat penyebarluasan informasi mengenai lokasi penjualan bahan pangan bersubsidi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap harga beras yang saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, meskipun Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah dengan produksi beras yang cukup besar di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya penguatan sistem distribusi agar hasil produksi daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih stabil.
“Diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan sehingga harga tetap terkendali. Begitu pula dengan minyak goreng, sebagai daerah penghasil kelapa kita berharap masyarakat dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Aswini.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis, serta mengambil langkah-langkah cepat guna menekan laju inflasi demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
