KlikParigi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Poso selama dua hari, 2-3 Februari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau dampak longsor yang menutup akses jalan provinsi serta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait tapal batas antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.
Pada hari pertama, Gubernur Rusdy Mastura mengunjungi Desa Watuawu, Kabupaten Poso, untuk melihat langsung kondisi jalan yang terdampak longsor.
Dalam kunjungannya, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mempercepat pemulihan infrastruktur guna mendukung mobilitas masyarakat.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar jalan ini segera diperbaiki, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Gotong royong menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, yang turut mendampingi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dari Pemerintah Provinsi dalam penanganan bencana di wilayahnya.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan dukungan dari Pak Gubernur beserta jajaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting untuk percepatan pemulihan, terutama dalam perbaikan akses transportasi,” kata Bupati Verna.
Selain meninjau lokasi bencana, kunjungan ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong dengan ditandatanganinya MoU terkait tapal batas wilayah. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa batas daerah dan memperjelas kewenangan administrasi masing-masing kabupaten.
Dalam kunjungan ini, turut hadir Pj. Bupati Parigi Moutong, Richard A. Djanggola, serta sejumlah pejabat provinsi, di antaranya:
- Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Dahri Saleh
- Kepala Biro Umum, Suandi
- Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng, I Komang Adi Sujendera
- Kadis Bina Marga dan Tata Ruang, Faidul Keteng
- Plt. Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng, Wahyu Agus Pratama
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani bencana dan menyelesaikan persoalan administrasi tapal batas.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan perbaikan infrastruktur dan penyelesaian batas wilayah dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat.
