KLIKPARIGI.ID – Pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Forum yang mempertemukan jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut berlangsung di Aula Siuri Cottage, Tentena, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026).
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, turut hadir dalam pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Agenda ini menjadi ruang koordinasi bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama di tingkat daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pelepasan benih ikan di Danau Poso. Setelah itu, agenda berlanjut ke rapat koordinasi yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pasokan listrik, hingga konflik serta persoalan agraria.
Dalam pembahasan tersebut, Anwar Hafid memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya memastikan layanan pemenuhan gizi itu dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata, termasuk penduduk yang berada di daerah dengan akses pelayanan dan infrastruktur yang masih terbatas.
Perhatian tersebut didasarkan pada temuan selama kunjungan Gubernur ke sejumlah wilayah terpencil. Dalam kunjungan itu, ia menerima keluhan masyarakat yang menyebutkan bahwa program MBG belum tersedia di tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut, menurut Gubernur, perlu segera ditindaklanjuti agar masyarakat di kawasan 3T tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemerintah. Wilayah-wilayah tersebut juga dinilai penting untuk mendapat perhatian karena sejumlah kantong kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di kawasan dengan keterbatasan akses.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program di lapangan, Anwar Hafid meminta seluruh kepala daerah melakukan pemantauan langsung terhadap realisasi MBG di wilayah 3T masing-masing.
Hasil pemantauan itu diminta dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Data tersebut akan menjadi bahan identifikasi untuk mengetahui daerah yang telah memperoleh layanan maupun wilayah yang belum terjangkau program MBG.
Dengan adanya laporan dari pemerintah kabupaten dan kota, kondisi pelaksanaan program di setiap wilayah diharapkan dapat dipetakan secara lebih terukur. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut terhadap daerah yang masih membutuhkan layanan.
Selain membahas pemerataan MBG, rapat koordinasi ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menyamakan langkah dalam menangani berbagai persoalan strategis, termasuk isu lingkungan, energi, dan agraria.
Kehadiran Bupati Parigi Moutong dalam forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Sinergi lintas wilayah diharapkan mampu memperkuat penanganan masalah daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T.
