KLIKPARIGI.ID – Penguatan pelayanan kesehatan sejak masa remaja hingga anak memasuki usia balita menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan Kabupaten Parigi Moutong menyusul kenaikan angka kematian ibu dan anak dalam dua tahun terakhir. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah membahas penyelarasan program, penentuan wilayah prioritas, serta kebutuhan pembiayaan melalui pendampingan daring bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (19/10/2026).
Pembahasan berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong melalui kegiatan Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA).
Kegiatan tersebut melibatkan empat organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan agar upaya penurunan kematian ibu dan anak tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga ditopang perencanaan pembangunan dan ketersediaan anggaran.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., melalui materi yang disiapkan dalam kegiatan tersebut menguraikan perkembangan kondisi kesehatan ibu dan anak sekaligus sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 10 kasus, bertambah dari sembilan kasus pada 2024. Sementara itu, kematian anak berusia di bawah lima tahun meningkat dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari jumlah kematian balita pada 2025 tersebut, sebanyak 70 kasus terjadi pada bayi baru lahir berusia 0–28 hari.
Data itu menjadi dasar perlunya penguatan intervensi yang menyeluruh, terutama pada periode kehamilan, persalinan, dan awal kehidupan bayi. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari edukasi kesehatan remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, pendampingan persalinan, pelayanan setelah melahirkan, hingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita.
“Penurunan angka kematian ibu dan anak membutuhkan upaya yang terhubung dari satu tahap pelayanan ke tahap berikutnya. Karena itu, pencegahan, deteksi dini, kesiapan tenaga kesehatan, serta penanganan dan rujukan yang tepat perlu menjadi perhatian bersama,” demikian pokok pesan yang ditekankan dalam pembahasan tersebut.
Selain memperkuat pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas dalam menangani kondisi darurat ibu dan bayi juga menjadi salah satu persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Materi Bappelitbangda mencatat, dari 24 puskesmas di Parigi Moutong, delapan di antaranya belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kesiapan fasilitas, ketersediaan tenaga, serta dukungan pelayanan kegawatdaruratan dasar. Penguatan sistem rujukan juga diperlukan agar ibu hamil, ibu bersalin, maupun bayi baru lahir yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan.
Sebagai arah tindak lanjut, pemerintah daerah mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak untuk periode 2026–2030. Dokumen ini diproyeksikan menjadi pedoman bersama dalam menetapkan sasaran, memilih intervensi prioritas, membagi tanggung jawab antar-OPD, serta mengatur pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
Dalam rancangan tersebut, enam puskesmas ditetapkan sebagai wilayah prioritas intervensi, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi. Penentuan lokasi mempertimbangkan data kematian, jumlah kelahiran, serta karakteristik wilayah. Daftar prioritas tersebut direncanakan untuk ditinjau kembali setiap tahun dengan mengacu pada perkembangan data terbaru.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan dukungan untuk 73 kegiatan yang berkaitan dengan penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup intervensi sektor kesehatan, tetapi juga dukungan lintas sektor, termasuk akses jalan, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
Karena itu, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan BPKAD perlu memastikan agar usulan program memiliki sasaran yang jelas, sesuai kebutuhan lapangan, serta didukung perencanaan anggaran yang realistis. Sinkronisasi tersebut juga penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan kemampuan pembiayaan daerah.
Hasil pendampingan bersama Bappenas diharapkan menjadi bahan penguatan integrasi program ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan dokumen perencanaan periode 2027–2030. Dengan perencanaan yang terarah, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan peran sesuai kewenangannya dan menyelaraskan kegiatan dengan sasaran penurunan kematian ibu serta anak.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui koordinasi lintas sektor tersebut berupaya membangun penanganan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini memerlukan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, kesiapan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, dan pemantauan hasil pelaksanaan program.
Melalui langkah tersebut, pelayanan bagi ibu, bayi, dan anak diharapkan semakin mudah dijangkau serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara aman dan berkualitas. Evaluasi berkala terhadap data kematian dan pelaksanaan intervensi juga menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
