KLIKPARIGI.ID – Keselarasan antara rencana pembangunan dan penggunaan anggaran menjadi perhatian Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan benar-benar diterjemahkan secara konsisten ke dalam penganggaran hingga tahap pelaksanaan di lapangan.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan konsistensi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, proses tersebut tidak berhenti ketika prioritas pembangunan ditetapkan, tetapi harus dikawal sampai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang kami jaga bukan hanya bagaimana perencanaan itu disusun, tetapi bagaimana rencana tersebut tetap konsisten ketika diterjemahkan ke dalam penganggaran dan akhirnya dilaksanakan oleh perangkat daerah,” ujar Iqbal di Parigi, Rabu (7/5/2025).
Ia menjelaskan, rangkaian pengendalian dilakukan secara berjenjang. Setelah prioritas pembangunan ditetapkan, program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya, kesesuaian tersebut kembali diperiksa ketika perangkat daerah menyusun dokumen anggaran hingga masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Menurut Iqbal, proses pengendalian diperlukan agar tidak terjadi pergeseran substansi antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang kemudian dibiayai melalui APBD. Dengan demikian, anggaran daerah dapat diarahkan untuk mendukung target pembangunan yang telah disepakati.
“Setiap tahapan harus memiliki hubungan yang jelas. Mulai dari prioritas, program, kegiatan, penganggaran sampai pelaksanaannya. Kalau ada perubahan, tentu harus dapat dijelaskan dan tetap berada dalam koridor perencanaan,” jelasnya.
Bappelitbangda juga membagi proses pengendalian berdasarkan bidang teknis. Hal tersebut dilakukan karena jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah cukup besar serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengawasan tidak hanya melihat keberadaan program dalam dokumen, tetapi juga mencermati substansi dan rincian belanjanya.
Iqbal mengungkapkan, mekanisme pengendalian perencanaan telah menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah selama beberapa periode. Namun, tantangan yang dihadapi bukan sekadar memastikan kesamaan nama atau nomenklatur kegiatan, melainkan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan program yang telah direncanakan.
Ia memberikan gambaran bahwa sebuah kegiatan dapat memiliki nomenklatur yang sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi rincian penggunaannya belum tentu sepenuhnya menggambarkan substansi kegiatan tersebut. Kondisi inilah yang membuat pemeriksaan secara lebih rinci tetap diperlukan.
“Selama ini konsistensi sudah cukup baik dari sisi nomenklatur, tetapi yang terus kami dorong adalah kesesuaian sampai pada substansi. Jangan sampai nama kegiatannya sesuai, tetapi rincian belanjanya tidak menggambarkan tujuan yang ingin dicapai,” ungkap Iqbal.
Untuk memperkecil potensi ketidaksesuaian tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan asistensi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Tahapan ini menjadi ruang untuk mencermati kembali hubungan antara rencana kerja OPD dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
Selain asistensi pada tahap penyusunan anggaran, pengawasan juga dilakukan setelah program mulai berjalan. Evaluasi secara berkala setiap triwulan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan pelaksanaan program dan capaian yang telah dihasilkan oleh masing-masing OPD.
Evaluasi tersebut tidak hanya melihat apakah kegiatan telah dilaksanakan atau belum. Capaian fisik dan target program turut menjadi perhatian, sehingga perkembangan pembangunan dapat diukur secara lebih konkret.
Sebagai contoh, pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, evaluasi dapat melihat berapa panjang jalan yang telah dikerjakan dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pola evaluasi seperti ini dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan sejak awal.
“Evaluasi triwulan penting untuk melihat apakah target yang ditetapkan benar-benar bergerak. Jadi kita tidak hanya melihat serapan anggaran, tetapi juga capaian fisik dan hasil yang dihasilkan dari program tersebut,” katanya.
Menurut Iqbal, konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran di Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa tahun terakhir telah berada pada tingkat yang relatif tinggi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tingkat konsistensi tersebut berada di kisaran 90 hingga 98 persen.
“Kalau melihat hasil evaluasi beberapa tahun terakhir, tingkat konsistensi kita berada pada kisaran 90 sampai 98 persen. Ini menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun sudah cukup kuat untuk diterjemahkan ke dalam penganggaran,” pungkasnya.
Bappelitbangda Parigi Moutong akan terus memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi agar kualitas perencanaan pembangunan tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan program dan manfaat yang diterima masyarakat.
