KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan arah kebijakan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan modernisasi layanan pertanahan dan penataan ruang. Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 yang dibuka secara virtual oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa setiap unit kerja harus menyusun program yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Prioritas kita adalah mempercepat transformasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pembenahan organisasi agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi pelayanan tersebut diarahkan pada sistem layanan yang terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur, biaya, waktu penyelesaian, hingga status setiap layanan yang diajukan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga terus memperkuat transparansi pelayanan, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap regulasi, mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta memperkuat pengelolaan dan keamanan data spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi organisasi juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan manajemen perubahan, penerapan tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif dan adaptif.
Dalam penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027, setiap program diminta memiliki sasaran yang terukur, mulai dari target keluaran, lokasi pelaksanaan, jadwal kegiatan, hingga penanggung jawabnya. Perencanaan yang rinci dinilai akan mempermudah proses pelaksanaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efisien.
“Keberhasilan sebuah program tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas hasil, ketepatan pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN juga meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran di masing-masing unit kerja. Setiap pimpinan diharapkan mampu memonitor pelaksanaan kegiatan secara berkala, menyelesaikan kendala dengan cepat, serta menjaga profesionalisme dan integritas aparatur.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan berharap proses penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terarah, realistis, dan berkualitas sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kepastian hukum pertanahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
