Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Parigi MoutongPotret

DPRD Parigi Moutong Minta Kerja Sama Investor Perikanan Libatkan Nelayan Kompeten

×

DPRD Parigi Moutong Minta Kerja Sama Investor Perikanan Libatkan Nelayan Kompeten

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Parigi Moutong, Yushar. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Rencana pengembangan investasi di sektor perikanan Kabupaten Parigi Moutong mendapat perhatian dari DPRD. Selain memastikan investor memperoleh kemudahan dalam menjalankan usahanya, pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat nelayan menjadi bagian penting dalam skema kemitraan yang akan dibangun.

Anggota DPRD Parigi Moutong, Yushar, menilai keterlibatan kelompok maupun asosiasi nelayan harus dilakukan secara selektif. Organisasi yang dipercaya menjadi penghubung antara nelayan dan investor perlu memiliki kemampuan serta benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat nelayan.

Pandangan tersebut disampaikan Yushar setelah Wakil Bupati Parigi Moutong menyampaikan rencana kerja sama pemerintah daerah dengan investor di bidang perikanan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (21/7/2026).

Menurut Yushar, kehadiran investor dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peluang tersebut harus ditopang dengan kebijakan daerah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha.

“Pemerintah harus menciptakan suasana investasi yang kondusif. Investor yang datang perlu mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama menjalankan kegiatan usahanya di daerah,” ujar Yushar.

Baca Juga:  Ancaman Narkoba Meningkat, DPRD Parigi Moutong Minta Satgas dan BNN Segera Dibentuk

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Parigi Moutong yang membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, kemitraan dengan investor dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar, pengelolaan hasil tangkapan serta pengembangan usaha nelayan.

Meski demikian, Yushar mengingatkan agar masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat. Nelayan harus memiliki posisi yang jelas dalam pola kerja sama sehingga manfaat ekonomi dari investasi benar-benar dapat dirasakan hingga tingkat pelaku usaha perikanan.

Salah satu hal yang dianggap penting adalah menentukan asosiasi atau kelompok nelayan yang akan dilibatkan. Yushar meminta pemerintah melakukan verifikasi agar organisasi yang ditunjuk memiliki kapasitas, basis anggota yang jelas dan benar-benar berasal dari kalangan nelayan.

“Jangan sampai yang dilibatkan justru bukan representasi nelayan. Kalau asosiasi itu menjadi bagian dari kerja sama, harus benar-benar memiliki kompetensi dan anggotanya memang nelayan,” katanya.

Baca Juga:  Empat Raperda Dibahas, Pemkab Parimo Dorong Kebijakan Lebih Tepat Sasaran

Menurutnya, keterwakilan nelayan menjadi faktor penting dalam menjaga komunikasi antara investor dengan masyarakat. Asosiasi yang memiliki kemampuan dapat membantu menyampaikan kebutuhan nelayan sekaligus menjembatani berbagai kepentingan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kerja sama.

Yushar menilai pola kemitraan yang dibangun sejak awal dengan melibatkan pihak yang tepat akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keberlanjutan investasi. Pemerintah, investor dan nelayan diharapkan memiliki kepentingan yang saling menguntungkan sehingga kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan formal.

Ia juga berharap proses penjajakan kerja sama tersebut dapat segera menemukan titik temu dan memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Parigi Moutong. Selain peningkatan kesejahteraan nelayan, investasi di sektor perikanan diharapkan mampu membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Harapan kita kerja sama ini bisa menghasilkan kesepakatan yang baik. Jangan hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memberikan manfaat bagi nelayan dan daerah, termasuk dari sisi peningkatan PAD,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pemda Parigi Moutong Laporkan SILPA Rp28,9 Miliar, Bupati Harap Sinergi Terus Terjaga

Di sisi lain, Yushar meminta pemerintah daerah memaksimalkan infrastruktur yang sudah tersedia untuk mendukung masuknya investasi perikanan. Salah satu fasilitas yang menurutnya perlu diperhitungkan dalam rencana kerja sama adalah Packing House perikanan.

Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pengelolaan hasil perikanan, terutama dalam menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan atau dikirim ke konsumen maupun pasar yang lebih luas.

“Pemerintah sebenarnya sudah memiliki Packing House perikanan. Fasilitas itu harus dimanfaatkan dan dimasukkan dalam perencanaan kerja sama, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan,” pungkas Yushar.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan membutuhkan sinergi antara pemerintah, investor dan masyarakat. Dengan pemilihan mitra nelayan yang kompeten serta pemanfaatan fasilitas daerah secara optimal, kerja sama investasi diharapkan mampu memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan Parigi Moutong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *