KLIKPARIGI.ID – Pengembangan produk kerajinan daerah dan pembenahan layanan Posyandu menjadi dua agenda yang didorong Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, melalui penguatan tata kelola kelembagaan. Upaya ini diarahkan agar program organisasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi perajin dan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan dasar.
Komitmen tersebut disampaikan dalam keikutsertaan Hestiwati bersama jajaran pengurus pada Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranasda, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah. Kegiatan berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Bali, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat pelaksanaan program ketiga kelembagaan, menyelaraskan arah kegiatan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pembahasannya mencakup pengembangan kerajinan daerah, pemberdayaan keluarga, dan pembenahan organisasi Posyandu agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara lebih terarah.
Dalam forum itu, Hestiwati menekankan bahwa kualitas tata kelola menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi. Menurutnya, keberadaan struktur dan kelengkapan administrasi perlu diikuti perencanaan yang jelas, pelaksanaan program yang bertanggung jawab, serta hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Hestiwati.
Bagi Dekranasda Kabupaten Parigi Moutong, pembenahan tata kelola menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap para pelaku kerajinan. Program pendampingan diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan perajin, sehingga pengembangan produk tidak berhenti pada proses produksi, tetapi juga mencakup peningkatan mutu dan perluasan pemasaran.
Produk kerajinan lokal memiliki peluang untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik melalui pembinaan keterampilan, peningkatan kualitas produk, maupun penguatan kemampuan pelaku usaha dalam menjangkau konsumen.
Karena itu, kerja sama antara Dekranasda, pemerintah daerah, dan para perajin perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku kerajinan mengembangkan produk yang memiliki ciri khas daerah, memenuhi kebutuhan pasar, serta mampu bersaing dengan produk dari wilayah lain.
Dukungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperluas pasar kerajinan lokal. Penggunaan dan promosi produk buatan perajin daerah dapat membuka kesempatan usaha, memperkuat perputaran ekonomi setempat, dan membantu mempertahankan keberlanjutan usaha kerajinan.
Melalui pengelolaan program yang lebih terarah, Dekranasda diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan secara efektif sekaligus memperkuat kontribusi sektor kerajinan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Parigi Moutong.
Selain pembinaan perajin, perhatian Hestiwati juga tertuju pada penataan kelembagaan Posyandu. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, ia mendorong percepatan registrasi Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP).
Penguatan registrasi tersebut mengacu pada semangat “Posyandu Tertata, Pelayanan Dasar Semakin Dekat dengan Masyarakat”. Penataan ini diperlukan untuk memastikan identitas kelembagaan Posyandu tercatat dengan baik dan memudahkan proses pembinaan oleh pemerintah.
Berdasarkan data nasional dalam Sistem Informasi Posyandu yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sebanyak 10 Posyandu di Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki nomor registrasi resmi.
Jumlah itu masih dapat bertambah karena terdapat Posyandu lain yang pengajuannya sedang melalui tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data. Oleh sebab itu, percepatan penyelesaian administrasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Registrasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan pencatatan. Data yang tertata juga dapat membantu pemerintah mengetahui identitas dan kondisi kelembagaan Posyandu, mempermudah pembinaan, serta memetakan kebutuhan pengembangan layanan di tingkat desa dan kelurahan.
Penataan tersebut turut berkaitan dengan penguatan peran Posyandu dalam mendukung pelayanan terpadu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan kelembagaan dan data yang lebih tertib, pelaksanaan pembinaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mempercepat proses registrasi, koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan perlu berjalan secara berkesinambungan. Keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan diperlukan agar proses pengajuan dapat diselesaikan secara tertib serta informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi Posyandu di lapangan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses pemeriksaan dan validasi data berjalan dengan baik. Langkah ini penting agar pencatatan kelembagaan tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga mendukung pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan.
Keberadaan Posyandu yang tertata diharapkan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, pendampingan, dan pengembangan kapasitas kader. Dengan demikian, Posyandu dapat terus diperkuat sebagai salah satu sarana yang mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Upaya tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah terkait dan pengurus Posyandu di tingkat lokal. Sinergi yang baik diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan administrasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Rapat penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu juga menegaskan pentingnya kerja sama antarkelembagaan. Ketiganya memiliki ruang kontribusi yang berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Dekranasda berperan dalam pembinaan perajin serta pengembangan ekonomi berbasis kerajinan. TP PKK mendukung pemberdayaan keluarga melalui berbagai program, sedangkan Tim Pembina Posyandu mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan akses pelayanan dasar.
Bagi Kabupaten Parigi Moutong, koordinasi tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di daerah. Pembinaan perajin perlu berjalan lebih efektif, sementara penataan Posyandu harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih terorganisasi.
Melalui tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, berbagai potensi daerah diharapkan dapat dikembangkan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Parigi Moutong.
