KLIKPARIGI.ID – Penguatan koordinasi lintas lembaga dalam menjaga kepastian hukum di sektor pertanahan terus menjadi perhatian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Nasri, di Markas Polda Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Indera Imanuddin didampingi jajaran Pejabat Administrator Kanwil BPN Sulawesi Tengah. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan yang memerlukan dukungan lintas sektor.
Berbagai isu strategis menjadi pokok pembahasan kedua institusi, mulai dari penanganan sengketa dan konflik pertanahan, upaya pemberantasan praktik mafia tanah, pengamanan aset milik negara, hingga dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan program-program pertanahan di lapangan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, menegaskan bahwa kerja sama antara BPN dan Kepolisian memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Sinergi antara BPN dan Kepolisian menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara profesional. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap permasalahan dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Indera.
Menurutnya, persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Karena itu, kolaborasi antarinstansi harus terus diperkuat.
Selain membahas penanganan konflik pertanahan, kedua belah pihak juga menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan koordinasi berkelanjutan dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang pertanahan.
“Kami berharap koordinasi yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga upaya pencegahan maupun penindakan terhadap praktik mafia tanah dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulawesi Tengah juga dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung perlindungan aset negara, menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah.
Melalui pertemuan itu, kedua institusi berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional.
“Kami optimistis hubungan kerja sama yang semakin solid akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan serta mendukung pembangunan Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” pungkas Indera.
