KLIKPARIGI.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan perizinan dasar sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung pada 29–30 Juni 2026 tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin.
Bimbingan teknis diikuti oleh jajaran Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelayanan KKPR di tingkat provinsi maupun daerah. Forum ini menjadi sarana memperkuat koordinasi serta menyatukan pemahaman dalam pelaksanaan layanan pemanfaatan ruang.
Dalam arahannya, Indera Imanuddin menekankan bahwa KKPR memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan pembangunan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan penerapan yang tepat, pelayanan perizinan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat.
Ia menyebutkan bahwa meningkatnya aktivitas pembangunan di Sulawesi Tengah turut menghadirkan tantangan baru, mulai dari kebutuhan integrasi data pertanahan dan tata ruang, penyelarasan sistem digital, hingga kesamaan interpretasi terhadap regulasi. Karena itu, kolaborasi antara BPN dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan.
Selain menjadi wadah peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga agar proses perizinan dasar dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan transparan. Kesamaan persepsi diharapkan mampu memperlancar penyelenggaraan layanan KKPR di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini dirancang untuk mempererat sinergi antara Kantor Pertanahan dan OPD teknis, sehingga implementasi kebijakan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih selaras serta mendukung percepatan investasi daerah.
Untuk memperkaya wawasan peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman, peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KKPR sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan publik. Forum tersebut juga menjadi media untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan tata ruang dan kepentingan masyarakat.
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, terintegrasi, serta berorientasi pada kepastian hukum. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sinergi antarinstansi diharapkan mampu mempercepat proses perizinan sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
