KLIKPARIGI.ID – Penguatan sistem pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), pemerintah daerah terus mendorong agar Program Sehat Bersama memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya melalui layanan kesehatan darurat, tetapi juga melalui berbagai intervensi yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, mengatakan Program Sehat Bersama dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.
“Sehat Bersama tidak hanya berbicara mengenai satu jenis layanan. Di dalamnya ada pelayanan kesehatan gratis dan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Irwan, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan tidak selalu harus menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Untuk kondisi tertentu, pemerintah perlu hadir secara langsung melalui pola pelayanan jemput bola. Cara tersebut dinilai penting terutama ketika ditemukan persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan dan pemantauan lebih lanjut.
Irwan menjelaskan, kunjungan langsung ke masyarakat dapat menjadi salah satu cara pemerintah memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai persoalan kesehatan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada kasus tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, pemerintah harus turun dan melihat langsung kondisinya. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih tepat,” jelasnya.
Selain memperluas akses pelayanan, Bappelitbangda juga memberi perhatian terhadap ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan adalah keterbatasan dokter spesialis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan di fasilitas kesehatan daerah.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tengah menyiapkan skema beasiswa pendidikan bagi tenaga medis yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter spesialis. Program tersebut diarahkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan daerah agar investasi sumber daya manusia benar-benar memberikan dampak jangka panjang.
“Karena kebutuhan dokter spesialis masih cukup besar, maka kita arahkan program beasiswa sesuai dengan kebutuhan daerah. Harapannya, setelah menyelesaikan pendidikan, tenaga tersebut dapat memperkuat pelayanan kesehatan di Parigi Moutong,” ungkap Irwan.
Ia menyebut pemenuhan tenaga spesialis secara bertahap mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya dengan hadirnya dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) yang tinggal menunggu proses Surat Izin Praktik (SIP) sebelum dapat memberikan pelayanan secara aktif.
“Alhamdulillah, untuk dokter THT sudah ada. Saat ini tinggal menunggu SIP, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat mulai memberikan pelayanan,” katanya.
Di sisi lain, keberlanjutan program kesehatan juga tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola pembiayaan. Irwan menilai pengelolaan keuangan harus dilakukan secara cermat agar berbagai layanan yang telah disiapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.
Menurutnya, sistem pembiayaan kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan harus dikelola melalui manajemen yang baik. Perputaran pembiayaan tersebut perlu ditata agar mampu menopang pelayanan sekaligus menjaga keberlangsungan fasilitas kesehatan.
“Pembiayaan kesehatan ini harus dikelola dengan manajemen yang baik. Yang penting bagaimana seluruh mekanismenya berjalan secara tertib sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dipertahankan,” tegas Irwan.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas kesehatan yang telah disediakan melalui dukungan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan tidak seharusnya dibebani dengan pungutan tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
“Fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat masih dibebani pungutan, karena pelayanan yang menjadi hak mereka sudah difasilitasi,” ujarnya.
Bappelitbangda melihat penguatan layanan kesehatan membutuhkan kerja bersama antara perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta pemangku kepentingan lainnya. Perencanaan program juga harus disertai penganggaran yang realistis agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Irwan menegaskan bahwa program kesehatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Setiap layanan, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, ambulans, pemenuhan dokter spesialis hingga perluasan cakupan UHC, harus ditempatkan dalam satu kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terukur.
Karena itu, Bappelitbangda akan terus mendorong penyelarasan antara kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, kapasitas fasilitas kesehatan, serta sumber daya manusia. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya cepat dalam menangani persoalan, tetapi juga berkelanjutan.
Dengan penguatan perencanaan, pembiayaan, tenaga kesehatan dan pola pelayanan yang lebih proaktif, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap Program Sehat Bersama dapat berkembang menjadi instrumen pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah.
