KLIKPARIGI.ID – Ruang fiskal yang semakin membutuhkan perhitungan cermat membuat penyusunan anggaran Kabupaten Parigi Moutong untuk 2027 harus dilakukan secara selektif. Setiap program pemerintah daerah diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah daerah dalam rapat KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD, Kamis (13/8/2026). Forum itu membahas berbagai komponen pendapatan dan belanja sebelum nantinya menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran tahun mendatang harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut berdampak pada penataan kembali program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, seluruh usulan harus dikaji agar tetap memiliki keterkaitan dengan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2027. Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat dan mendukung sasaran pembangunan.
“Setiap perangkat daerah perlu menyesuaikan kembali rencana kegiatannya dengan kemampuan anggaran. Program yang masuk dalam perencanaan harus tetap mengacu pada prioritas RKPD dan tidak keluar dari arah pembangunan yang sudah ditetapkan,” ujar Irwan.
Selain agenda daerah, pemerintah juga harus memastikan sejumlah kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah tetap terakomodasi dalam perencanaan. Penyelarasan antara program nasional dan daerah dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Irwan mengungkapkan, angka yang tercantum dalam rancangan KUA-PPAS 2027 belum seluruhnya bersifat final. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya komponen pendapatan dari pemerintah pusat yang belum memperoleh kepastian nilai.
Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik, menjadi salah satu komponen yang masih menunggu penetapan. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memasukkan nilai tersebut secara penuh ke dalam proyeksi awal KUA-PPAS.
“Nilai DAK masih menunggu kepastian dari pusat. Setelah angkanya sudah ditetapkan, tentu akan kita sesuaikan kembali dalam proses pembahasan menuju APBD,” jelasnya.
Di sisi belanja, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kebutuhan yang bersifat wajib. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan pemerintahan, termasuk kebutuhan penganggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.
Irwan menyebut kebutuhan tersebut harus dihitung secara hati-hati agar kewajiban pemerintah tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan daerah membiayai program pembangunan yang menjadi prioritas.
“Kebutuhan belanja pegawai harus diamankan, tetapi pada saat yang sama kita harus menjaga agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap tersedia,” katanya.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menilai pembahasan KUA-PPAS tidak boleh hanya berorientasi pada besaran anggaran. Menurutnya, kualitas perencanaan dan ketepatan menentukan prioritas menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.
DPRD mendorong agar pemerintah menyusun target pendapatan berdasarkan potensi yang realistis. Pada sisi belanja, penggunaan anggaran diharapkan lebih diarahkan kepada kebutuhan masyarakat dan program yang memiliki dampak langsung.
“Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar menggambarkan kemampuan daerah. Pendapatan harus dihitung secara rasional, sementara belanja diarahkan kepada program yang paling dibutuhkan masyarakat,” kata Sayutin.
Ia menambahkan, belanja wajib dan belanja pegawai juga harus ditempatkan dalam perhitungan yang matang. Jika komponen tersebut tidak dikendalikan dengan baik, ruang untuk membiayai pembangunan dapat semakin terbatas.
Sejumlah sektor kemudian menjadi perhatian dalam menentukan prioritas anggaran 2027. Infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik dinilai perlu mendapat porsi sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut Sayutin, penentuan prioritas tersebut penting agar keterbatasan fiskal tidak menyebabkan program pembangunan kehilangan arah.
“Dengan kondisi fiskal yang harus kita kelola secara hati-hati, prioritas harus ditentukan berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Jangan sampai anggaran tersebar terlalu banyak tetapi hasil yang dirasakan masyarakat tidak maksimal,” ujarnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan terus disempurnakan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Sejumlah angka pendapatan maupun belanja masih akan disesuaikan setelah pemerintah memperoleh informasi final mengenai transfer dan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Melalui proses tersebut, KUA-PPAS diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah dan DPRD berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan, kewajiban belanja dan kebutuhan pembangunan agar anggaran yang ditetapkan tetap realistis, terukur serta memberi manfaat bagi masyarakat.
