KLIKPARIGI.ID – Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Siniu, menjadi salah satu contoh penerapan prinsip antikorupsi yang dievaluasi langsung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Desa Percontohan Anti-Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Kota Raya Selatan tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Turut hadir Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pertanian, Tenaga Ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, camat, unsur Forkopimcam, serta undangan lainnya.
Dari pihak KPK, hadir Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi, Aris Dedy Arham, didampingi Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Desi Aryati Sulastri dan Aprizal Pramudya Perdana.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase mengapresiasi keterlibatan KPK, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, yang telah menginisiasi program pembentukan desa percontohan antikorupsi sejak periode 2021–2023. Menurutnya, terpilihnya Kota Raya Selatan sebagai salah satu desa percontohan di Sulawesi Tengah merupakan kesempatan penting untuk memperkuat budaya pemerintahan yang berintegritas di tingkat desa.
Erwin menilai upaya mencegah korupsi perlu dibangun melalui sistem pemerintahan yang transparan, pengawasan yang berjalan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Harus ada langkah pencegahan yang sistematis dan melibatkan seluruh masyarakat. Desa Kota Raya Selatan yang akrab disapa ‘Korsel’ ini kita banggakan, karena sudah menerapkan tata kelola yang berbeda, mulai dari buku tamu elektronik hingga sistem yang lebih terbuka,” ungkapnya.
Ia berharap keberhasilan Kota Raya Selatan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi 208 desa lainnya di Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah desa, menurutnya, perlu saling berbagi pengalaman dan mengembangkan sistem pelayanan serta pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel.
“Silakan belajar ke sini, agar lebih banyak lagi desa yang masuk dalam daftar percontohan anti-korupsi di Indonesia,” ajak Erwin.
Bupati juga mengingatkan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan partisipasi warga harus menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan tempat kita mengabdi. Keberhasilan pencegahan korupsi ada di tangan kita semua,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi KPK, Aris Dedy Arham, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak semata-mata bertujuan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Kehadiran tim KPK juga dimaksudkan untuk mendampingi masyarakat dan aparatur desa dalam membangun pelayanan publik yang semakin baik.
“Kita semua ini pelayan publik. Tujuan kami sederhana, bagaimana desa ini bisa lebih baik, sumber daya dikelola dengan maksimal, dan perekonomian masyarakat meningkat. Objek yang kami bangun adalah Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Aris.
Ia kemudian memaparkan tiga strategi utama pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, yakni pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan penindakan. Pada aspek pencegahan, penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-pengadaan dan e-perizinan menjadi salah satu upaya untuk mempersempit peluang terjadinya penyimpangan dalam pelayanan maupun pengelolaan administrasi pemerintahan.
Namun, penerapan sistem tersebut perlu disertai pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai antikorupsi. Aris menegaskan bahwa pengawasan publik memiliki peran penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Peran Bapak dan Ibu sangat penting. Pengawasan dari masyarakat adalah kunci agar praktik yang tidak sehat tidak berakar di lingkungan kita. Mari kita jaga bersama,” ajaknya.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan tanya jawab yang melibatkan tim KPK, jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat Kota Raya Selatan. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan masukan, membahas pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa, sekaligus memperkuat pemahaman bersama mengenai pencegahan korupsi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap praktik tata kelola yang telah dikembangkan Desa Kota Raya Selatan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lainnya. Dengan demikian, upaya membangun pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dapat diterapkan secara lebih luas di Kabupaten Parigi Moutong.
