KLIKPARIGI.ID – Perencanaan pembangunan wilayah tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi ekonomi dan ketersediaan lahan. Ancaman bencana serta kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia juga harus menjadi dasar penentuan arah pembangunan agar tidak menimbulkan kerentanan baru bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026 melalui penyelenggaraan talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini mengangkat pentingnya perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada pengaturan pemanfaatan lahan, tetapi juga mengintegrasikan mitigasi bencana, perlindungan lingkungan, dan keselamatan penduduk dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tingginya kejadian bencana di Indonesia harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan rencana pembangunan. Berdasarkan data hingga 6 November 2026, Indonesia telah mengalami 2.304 kejadian bencana sejak awal tahun.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu Agung.
Dari keseluruhan kejadian tersebut, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya tergolong bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem tercatat mendominasi kejadian bencana sepanjang periode tersebut.
Data itu memperlihatkan pentingnya kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi lingkungan, serta tingkat kerawanan terhadap bencana. Dengan demikian, penataan ruang tidak sekadar menentukan lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar pemanfaatan wilayah tidak memperbesar potensi bahaya.
Dalu Agung menegaskan bahwa rencana tata ruang harus mampu memberikan arah pembangunan yang memperhatikan risiko, daya dukung, dan daya tampung lingkungan. Pendekatan tersebut juga diperlukan untuk memastikan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi tidak dimanfaatkan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan.
Penguatan kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengatur agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi pedoman dalam pencegahan sebelum bencana terjadi, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana. Dengan adanya perencanaan yang tepat, pembangunan kembali diharapkan tidak sekadar memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi turut mengurangi potensi risiko pada masa mendatang.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa aspek ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penyesuaian rencana tata ruang. Menurutnya, ketentuan terbaru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menekankan bahwa tata ruang memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, rencana tata ruang tidak hanya digunakan sebagai pedoman mitigasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Bahkan, dokumen tersebut diperlukan dalam menentukan arah rehabilitasi dan rekonstruksi setelah suatu wilayah mengalami bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi swasta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN mendorong peningkatan kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Perencanaan wilayah yang berbasis risiko diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kerentanan terhadap bencana, memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
