KLIKPARIGI.ID – Pemanfaatan tanah agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mendukung tujuan tersebut, jajaran pertanahan memperkuat pemahaman terhadap pedoman teknis sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan tanah masyarakat di daerah.
Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan Bidang Penataan dan Pemberdayaan yang dilaksanakan pada Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Freddy A. Kolantima, didampingi Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Mulyadi. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, bersama jajaran pejabat administrator di lingkungan kantor wilayah.
Peserta kegiatan meliputi jajaran Kantor Pertanahan kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah yang mengikuti agenda secara langsung maupun daring. Keterlibatan seluruh satuan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta target program pemberdayaan tanah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sosialisasi petunjuk teknis menjadi sarana untuk memperjelas pedoman yang harus dijadikan acuan oleh setiap satuan kerja. Sementara itu, monitoring dan evaluasi diarahkan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
Kesamaan pemahaman terhadap petunjuk teknis dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah maupun kabupaten dan kota berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, setiap satuan kerja dapat menyusun langkah yang lebih terarah, menetapkan pelaksanaan kegiatan secara terukur, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
Program pemberdayaan tanah masyarakat sendiri tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kepastian hukum atas tanah. Program ini juga diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif sehingga aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Tanah yang dikelola secara optimal berpotensi mendukung kegiatan usaha masyarakat, memperkuat sumber penghidupan, serta membuka peluang peningkatan pendapatan. Karena itu, pelaksanaan pemberdayaan perlu memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Selain evaluasi program, pembinaan Bidang Penataan dan Pemberdayaan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanahan. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sehingga program yang dijalankan semakin efektif.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, bersama jajarannya terus mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan koordinasi, pemahaman kebijakan, dan kompetensi sumber daya manusia. Dukungan dari Kementerian ATR/BPN melalui sosialisasi serta pembinaan menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan program di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Sinergi antara kementerian, kantor wilayah, dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat secara menyeluruh. Koordinasi yang berkesinambungan juga diperlukan agar setiap kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil BPN Sulawesi Tengah berharap program pemberdayaan tanah masyarakat dapat berjalan semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Pemanfaatan tanah yang lebih produktif diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.
