KLIKPARIGI.ID – Langkah pembaruan pelayanan publik berbasis desa mulai dijalankan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Melalui Soft Launching Posyandu Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Rabu (22/7/2026), pemerintah memperluas peran Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang menjangkau berbagai kebutuhan dasar masyarakat, tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, yang menegaskan bahwa pelaksanaan soft launching merupakan tahapan awal untuk mengukur kesiapan sistem sebelum program diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah.
“Soft launching ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memastikan kesiapan sistem, mekanisme pelayanan, serta kapasitas kader Posyandu dalam menjalankan pelayanan enam SPM. Posyandu kini menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah pengampu SPM,” ujar Bupati Erwin.
Menurutnya, transformasi Posyandu merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui satu titik layanan yang mengintegrasikan enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait Program Sekolah Rakyat. Ia menyampaikan bahwa Parigi Moutong telah masuk dalam daftar 100 daerah prioritas penerima program tersebut.
“Program ini menjadi peluang besar bagi daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah pusat juga menyiapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Parigi Moutong sekaligus Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, mengatakan bahwa transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Ia menjelaskan, Desa Masari dipilih sebagai lokasi percontohan karena dinilai siap dari sisi kelembagaan, ketersediaan kader, serta dukungan lintas sektor dalam mengimplementasikan sistem pelayanan baru tersebut.
Pelaksanaan Posyandu Enam SPM dilakukan melalui enam meja pelayanan yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial.
Menurut Hestiwati, seluruh data, aspirasi, maupun pengaduan masyarakat yang dihimpun kader Posyandu akan diteruskan kepada pemerintah desa dan kecamatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami berharap Posyandu menjadi ruang pelayanan yang lebih lengkap, sehingga masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pelayanan dasar yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan model Posyandu Enam SPM dapat diterapkan secara bertahap di seluruh desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah dijangkau masyarakat.
