KLIKPARIGI.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Di hadapan ratusan peserta yang didominasi kalangan mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai konsekuensi dari tugas melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masukan dari publik menjadi bahan evaluasi yang penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Seorang pejabat publik tidak boleh anti kritik. Ketika kita diberikan amanah untuk melayani masyarakat, maka kita juga harus siap menerima berbagai masukan, termasuk kritik yang disampaikan masyarakat. Dari situlah kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki agar kebijakan yang diambil semakin baik dan bermanfaat,” ujar Nusron Wahid.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak generasi muda untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan negara merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila.
“Momentum Bulan Pancasila menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi bersama. Kita perlu terus menilai apakah kebijakan yang dijalankan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagaimana yang diajarkan Pancasila. Jika masih ada yang kurang, maka harus kita perbaiki bersama,” katanya.
Selain membahas pentingnya kritik dalam pembangunan bangsa, Menteri Nusron juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan momentum Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan dialog. Ia mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Tahun Baru Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan perbaikan. Seseorang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Prinsip itu juga berlaku dalam pemerintahan, di mana setiap kebijakan harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Menteri Nusron, semangat perbaikan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, bersama jajaran. Melalui forum dialog ini, diharapkan tercipta ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
