KLIKPARIGI.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor agraria dan pertanahan memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026).
Mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh agenda pembangunan nasional membutuhkan dukungan tata kelola pertanahan yang baik sebagai fondasi utama pelaksanaannya.
“Berbagai program yang tertuang dalam Asta Cita, mulai dari swasembada pangan, energi, dan air hingga pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, serta ekonomi kreatif, semuanya membutuhkan ketersediaan dan kepastian pemanfaatan lahan. Di sinilah peran ATR/BPN menjadi sangat penting untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan secara optimal,” ujar Ossy Dermawan.
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan kondisi sumber daya agraria Indonesia yang sebagian besar terdiri atas wilayah perairan. Dari keseluruhan wilayah Indonesia, sekitar 77 persen merupakan kawasan laut, sedangkan sisanya berupa daratan yang mencapai sekitar 189 juta hektare.
Menurutnya, dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau sekitar 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, sekitar 70,1 juta hektare lainnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini sekitar 79,5 persen wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan. Kami terus mempercepat penyelesaian pemetaan pada bidang-bidang tanah yang masih tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian pemetaan secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mewujudkan basis data pertanahan nasional yang akurat dan terintegrasi. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan pembangunan secara lebih tepat serta meminimalkan potensi konflik agraria.
Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya integrasi data melalui implementasi Kebijakan Satu Peta. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyatukan berbagai informasi spasial yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
“Banyak persoalan pertanahan yang muncul karena perbedaan data dan informasi antarinstansi. Oleh sebab itu, kami terus mendorong penggunaan satu basis data yang terintegrasi agar potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang maupun sengketa pertanahan dapat diminimalkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci dalam mempercepat proses integrasi data pertanahan dan tata ruang. Dengan sistem yang terhubung dan berbasis teknologi, pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih efektif sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menggunakan data yang sama sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih sinkron, efisien, dan mampu mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ossy Dermawan.
Melalui kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya tata kelola agraria dan pertanahan sebagai salah satu aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin masa depan yang memiliki wawasan kebangsaan dan kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya nasional.
