KLIKPARIGI.ID – Penguatan sistem penanggulangan bencana nasional menjadi perhatian utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menghadiri Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI), Jumat (01/05/2026), di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup hanya ditopang perencanaan yang baik, tetapi juga harus didukung pelaksanaan yang kuat dan ketersediaan anggaran yang memadai.
“Perencanaan yang baik harus dibarengi implementasi yang kuat serta dukungan pembiayaan yang memadai. Tanpa itu, program penanggulangan bencana tidak akan berjalan optimal,” ujar Nusron Wahid.
Mengacu pada tema rapat kerja “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Nusron juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
“Penguatan SDM menjadi kebutuhan mendasar. Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel harus menjadi prioritas dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh,” katanya.
Selain itu, Nusron mendorong seluruh lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana untuk bekerja sesuai bidang keahlian dan fungsi masing-masing agar tercipta sistem yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Di hadapan jajaran pengurus MUI, ia turut menjelaskan tahapan utama dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi, tanggap darurat, hingga tahapan pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
“Setiap tahapan penanganan bencana harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, sampai proses recovery dan rehabilitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik menjadikan negara ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Indonesia berada di kawasan rawan bencana, sehingga penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” ungkap Amirsyah.
Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, LAK-PB MUI berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan kebencanaan, termasuk banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti tsunami.
Pada akhir kegiatan, Ketua LAK-PB MUI Hasan Basri Sagala menyerahkan atribut lembaga kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dukungannya terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana nasional.
