KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum hak atas tanah, salah satunya dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya berperan sebagai pendukung utama dalam mendorong investasi, khususnya pada sektor konektivitas seperti pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang konektivitas, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron Wahid saat menghadiri Project Launching di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026).
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan mozaik 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Penyerahan itu turut disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Adapun luas tanah yang diserahkan untuk mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sementara mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi.
Dalam arahannya, Menteri Nusron juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan guna mendukung iklim investasi yang kondusif. Ia mengungkapkan bahwa tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pembangunan pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global.
“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029,” ujar Dudy.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut.
Kegiatan peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, jajaran Forkopimda se-Sumatera Selatan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dengan dukungan lintas sektor, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Sumatera Selatan.
