KLIKPARIGI.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah mengintensifkan persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Kota Palu melalui rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat kantor setempat, Senin (30/03/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Naim, serta diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, baik secara tatap muka maupun melalui sambungan virtual.
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh agenda kunjungan dapat terlaksana secara optimal, mulai dari aspek teknis hingga substansi kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Seluruh jajaran harus benar-benar siap, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun kelengkapan administrasi, agar kunjungan ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” tegas Muhammad Naim dalam arahannya.
Dalam pembahasan, berbagai hal teknis menjadi fokus utama, di antaranya kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan alur penyambutan, hingga aspek pengamanan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada kesiapan dokumen yang akan diserahkan kepada masyarakat.
Beberapa dokumen yang dipersiapkan meliputi sertipikat tanah wakaf, rumah ibadah, aset milik pemerintah daerah, serta aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh data tersebut dipastikan telah diverifikasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pastikan semua data valid dan dokumen yang disiapkan benar-benar lengkap, sehingga tidak ada kendala saat pelaksanaan nanti,” lanjutnya.
Melalui rapat ini, Kanwil BPN Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya agenda kementerian sekaligus mendorong percepatan legalisasi aset di daerah. Diharapkan, kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antar satuan kerja di lingkungan BPN Sulawesi Tengah guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
