KLIKPARIGI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), ancaman kekeringan, serta bencana banjir, Rabu (26/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A. Tiangso, yang mengikuti kegiatan melalui Zoom. Dalam rapat, BPBD Parimo membahas penanganan banjir bandang yang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Parimo, Rivai, mengatakan data sementara menunjukkan sebanyak 13 rumah di Desa Avolua mengalami kerusakan. Namun, angka tersebut masih dapat berubah karena proses verifikasi masih dilakukan di lapangan.
“Untuk rumah yang rusak di Avolua, sementara yang terdata ada 13. Tetapi data ini belum final. Awalnya kami menemukan 12 rumah, kemudian ada informasi tambahan satu rumah. Jadi masih mungkin bertambah setelah kami melakukan verifikasi kembali,” kata Rivai.
Menurutnya, rumah yang masuk kategori rusak merupakan bangunan yang mengalami kerusakan fisik, seperti dinding jebol atau retak. Kondisi tersebut berbeda dengan puluhan rumah lainnya yang hanya terdampak genangan banjir.
“Kalau yang terdampak itu sekitar 50-an rumah. Airnya sudah surut. Sedangkan yang 12 atau 13 rumah ini memang mengalami kerusakan, bahkan ada rumah yang bagian dalamnya tertutup lumpur sampai sekitar satu meter,” ujarnya.
Rivai mengatakan BPBD Parimo telah melakukan penanganan terhadap warga terdampak sejak pagi dengan menyalurkan makanan siap saji langsung ke lokasi banjir.
Namun, penanganan warga masih menghadapi kendala karena mereka tidak terkonsentrasi di satu lokasi. Sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing, sementara lainnya memilih tinggal di rumah tetangga atau keluarga.
“Kami siap dengan makanan, cuma persoalannya warga ini tersebar. Kami masih mempertimbangkan apakah mereka tetap di rumah masing-masing atau akan disatukan di satu tempat yang lebih nyaman,” katanya.
Selain membahas penanganan banjir bandang Avolua, Rakor juga membahas kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Parimo.
Rivai menyebut beberapa wilayah seperti Palasa, Mepanga, dan Ongka Malino telah mengalami kondisi tanpa hujan selama hampir dua bulan.
“Kami sudah menerima laporan kekeringan. Sawah sudah ratusan hektare yang mengalami kekeringan. Ada juga laporan sekitar 140 KK mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Rakor lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Parimo memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, kekeringan hingga Karhutla.
Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi kebencanaan, serta masyarakat.
Rakor tersebut diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), TNI/Polri, Dinas Sosial, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Melalui koordinasi tersebut, BPBD Parimo mendorong kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah.
