KLIKPARIGI.ID – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 berlangsung alot dan penuh dinamika. Dalam forum tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk sikap politik atas sejumlah hal yang disampaikannya.
Sikap walk out yang dilakukan bukan tanpa alasan. Dalam penyampaiannya di forum resmi, Chandra menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap para tokoh yang berperan dalam proses terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menilai hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang jelas dan berkelanjutan dalam memberikan penghormatan kepada para pejuang pemekaran daerah, terutama menjelang peringatan hari jadi kabupaten yang ke-24.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara resmi terhadap para tokoh tersebut dan melibatkan mereka dalam setiap peringatan hari ulang tahun daerah.
“Para pejuang pemekaran harus didata dan dihadirkan secara khusus dalam setiap momentum peringatan daerah sebagai bentuk penghormatan nyata,” ungkap Chandra.
Ia juga menekankan bahwa penghargaan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti penempatan khusus dalam acara resmi serta pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas jasa mereka.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi menjadi bagian dari sejarah agar generasi mendatang mengetahui perjuangan para tokoh tersebut,” tegasnya.
Chandra menambahkan, bagi tokoh pemekaran yang telah meninggal dunia, penghargaan tetap dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris sebagai bentuk penghormatan yang berkelanjutan.
Selain menyoroti hal tersebut, ia juga mengangkat isu terkait kondisi internal DPRD. Ia menilai pentingnya menjaga kebersamaan serta prinsip kolektif kolegial dalam setiap proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Menurutnya, setiap keputusan yang dihasilkan melalui rapat paripurna merupakan representasi resmi lembaga yang harus dijaga bersama.
“Keputusan paripurna adalah wajah lembaga, sehingga harus dijaga dan dihormati oleh seluruh anggota,” ujarnya.
Ia menyebut langkah walk out yang diambil merupakan bentuk respons terhadap dinamika internal yang terjadi, sekaligus sebagai dorongan agar dilakukan perbaikan ke depan.
Chandra berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam jalannya pembahasan LKPJ 2025, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan internal lembaga serta perhatian terhadap nilai-nilai historis daerah di tengah dinamika politik yang berkembang.
