KLIKPARIGI.ID – Penataan aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Parigi Moutong menjadi perhatian dalam pertemuan pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain membahas kepastian legalitas melalui rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), forum tersebut turut mengkaji pengelolaan limbah, tata kelola pertambangan, hingga pola pembagian pendapatan dari sektor pertambangan.
Pembahasan berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa, (29/9/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dan dihadiri sejumlah unsur pemerintah serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di daerah.
Peserta rapat antara lain Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong, OPD Kabupaten Parigi Moutong, serta perwakilan koperasi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk melihat persoalan pertambangan secara lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya membahas bagaimana kegiatan pertambangan rakyat dapat memiliki kepastian hukum, tetapi juga bagaimana aktivitas tersebut dikelola dengan memperhatikan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah rencana penerbitan IPR. Instrumen perizinan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya menata aktivitas pertambangan rakyat agar berlangsung dalam kerangka aturan yang berlaku.
Dengan adanya penataan melalui perizinan, aktivitas pertambangan diharapkan dapat memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih jelas, mulai dari legalitas pelaku, tata kelola kegiatan di lapangan, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi dalam membahas persoalan pertambangan secara langsung di daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, dan Ketua DPR Provinsi yang memberikan perhatian dengan datang langsung ke Parigi Moutong. Koordinasi seperti ini sangat penting bagi kami,” ujar Erwin.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah provinsi diperlukan karena pengelolaan pertambangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pihak. Diperlukan komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, aparat terkait, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat.
Selain persoalan perizinan, pengelolaan limbah pertambangan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam rapat tersebut.
Erwin menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama koperasi yang terlibat dalam kegiatan pertambangan untuk mengetahui secara jelas metode pengolahan limbah yang digunakan.
“Nanti kita akan undang seluruh koperasi. Kami ingin masing-masing menjelaskan pola dan skema pengolahan limbah pertambangannya. Kita harus memastikan limbah tidak langsung dibuang ke aliran air maupun sungai,” tegas Erwin.
Menurutnya, pengelolaan limbah perlu menjadi bagian dari tata kelola pertambangan sejak awal. Hal tersebut penting untuk mencegah kegiatan ekonomi yang justru menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
Pemerintah daerah juga perlu mengetahui secara jelas mekanisme yang digunakan oleh pelaku kegiatan pertambangan dalam menangani limbah, sehingga langkah pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Rapat tersebut juga menyinggung persoalan pendapatan yang berasal dari sektor pertambangan, termasuk mekanisme distribusi hasil antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Pembahasan mengenai pendapatan menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas pertambangan yang berlangsung di Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah daerah berkepentingan agar potensi ekonomi dari sektor pertambangan dapat memberikan manfaat yang jelas, tidak hanya bagi pelaku kegiatan, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah melalui mekanisme penerimaan yang sesuai dengan ketentuan.
Karena itu, pembahasan mengenai bagi hasil menjadi salah satu bagian penting dalam koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Mekanisme tersebut perlu dipahami secara bersama agar pengelolaan potensi pertambangan memiliki arah yang jelas.
Pemkab Parigi Moutong mendorong agar pembenahan sektor pertambangan dilakukan secara menyeluruh. Legalitas melalui IPR perlu berjalan bersamaan dengan pengawasan kegiatan, perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, serta pengaturan manfaat ekonomi.
Pemerintah juga menempatkan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penataan pertambangan rakyat. Dengan tata kelola yang lebih baik, kegiatan pertambangan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.
Koordinasi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam tahapan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menyatukan langkah dalam menyusun mekanisme pengelolaan pertambangan yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, rencana penataan pertambangan emas melalui IPR tidak hanya diarahkan pada aspek perizinan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum, memperhatikan lingkungan, serta mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
