KLIKPARIGI.ID – Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya berkaitan dengan perluasan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak yang belum bersekolah maupun yang terpaksa berhenti belajar dapat kembali memperoleh hak pendidikan.
Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah Parigi Moutong karena berkaitan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada komponen pendidikan. Tingginya jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan dan mereka yang putus sekolah dinilai berpengaruh terhadap rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, menjelaskan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah membutuhkan langkah yang langsung menyentuh kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan belajar.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak mendapatkan jalur pendidikan yang sesuai dengan usia dan kondisi masing-masing. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada anak yang pernah bersekolah kemudian berhenti, tetapi juga mencakup mereka yang sama sekali belum pernah masuk ke lembaga pendidikan.
“Pendidikan merupakan salah satu unsur pembentuk IPM. Karena itu, persoalan anak yang belum sekolah dan yang putus sekolah perlu ditangani secara serius. Mereka harus dijangkau agar memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Ia menerangkan, terdapat pendekatan berbeda dalam mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Anak yang masih berada dalam rentang usia pendidikan formal akan diarahkan untuk melanjutkan atau memulai pendidikan di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama sesuai jenjangnya.
Sementara bagi anak yang telah melewati usia ideal untuk mengikuti pendidikan formal, pemerintah dapat mengarahkan mereka ke jalur pendidikan nonformal. Salah satu alternatif yang tersedia adalah mengikuti program pembelajaran melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dengan latar belakang dan kondisi yang beragam. Dengan demikian, keterbatasan usia maupun riwayat pendidikan tidak serta-merta menjadi penghalang untuk melanjutkan proses belajar.
Irwan menegaskan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah harus disertai upaya nyata untuk memperluas kembali partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
“Anak-anak yang sudah berhenti sekolah maupun yang belum pernah bersekolah harus menjadi sasaran intervensi. Pemerintah perlu mengarahkan mereka ke jalur pendidikan yang tepat, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan nonformal,” jelasnya.
Melalui penanganan ATS yang terarah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbaiki dimensi pendidikan dalam pengukuran IPM daerah.
Bappelitbangda sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan mendorong agar persoalan ATS mendapat perhatian dalam penyusunan program lintas sektor. Dengan dukungan pendataan dan intervensi yang tepat sasaran, peningkatan rata-rata lama sekolah di Parigi Moutong diharapkan dapat dilakukan secara bertahap.












