KLIKPARIGI.ID – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, menyoroti besarnya anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut mencapai hampir Rp300 miliar per tahun. Jika pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat tanpa pengurangan signifikan transfer ke daerah, peluang peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin terbuka.
Hal itu disampaikan Alfres saat diwawancarai di kantornya, Selasa (27/10/2026). Ia menilai, kepastian skema pembiayaan PPPK menjadi faktor penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong.
Menurut Alfres, pemerintah daerah masih perlu menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian anggaran. Kejelasan aturan diperlukan agar kebijakan penganggaran memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembiayaan PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut mencapai Rp23 triliun menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Namun, mekanisme pelaksanaan dan pembagian anggaran kepada pemerintah daerah masih harus dipastikan melalui ketentuan resmi.
“Kalau pembiayaan PPPK ini nantinya ditanggung pemerintah pusat, tentu akan ada peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Tetapi, kita tetap menunggu kepastian regulasinya,” demikian inti pandangan Alfres terkait skema pembiayaan tersebut.
Alfres menjelaskan, apabila beban pembiayaan PPPK dapat dialihkan ke pemerintah pusat, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal tambahan.
Saat ini, belanja modal Kabupaten Parigi Moutong disebut berada pada kisaran Rp33 miliar lebih. Dengan dukungan ruang fiskal yang memadai, alokasi tersebut diharapkan dapat meningkat hingga mendekati Rp40 miliar.
Meski demikian, peluang peningkatan belanja modal itu masih bergantung pada realisasi skema pembiayaan PPPK, besaran anggaran yang dapat dialihkan, serta kebijakan transfer ke daerah.
Alokasi anggaran Rp23 triliun yang disebut mencakup 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi juga perlu diperhitungkan. Besaran manfaat yang diterima setiap daerah akan bergantung pada mekanisme pembagian yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain itu, kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) turut menentukan kemampuan fiskal daerah. Apabila transfer ke daerah tetap terjaga dan pembiayaan PPPK memperoleh kepastian, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berpeluang memiliki ruang lebih besar untuk membiayai program pembangunan.
Menurut Alfres, pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, perlu menjadi perhatian apabila tersedia tambahan ruang fiskal dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong.
Kondisi infrastruktur jalan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta kelancaran aktivitas ekonomi di desa dan antarkecamatan.
Dengan peningkatan anggaran pembangunan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas penanganan ruas jalan yang membutuhkan perbaikan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Selain infrastruktur, Alfres menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Namun, penambahan alokasi anggaran tetap harus melalui proses perencanaan dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Alfres juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program yang direncanakan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, sinkronisasi perencanaan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat memenuhi ketentuan penganggaran serta proses verifikasi yang berlaku.
Di sisi lain, kepastian regulasi pembiayaan PPPK menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyusun APBD.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan hak pegawai, tetapi juga berkaitan dengan komposisi belanja daerah dan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, kepastian mekanisme pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih terukur.
Jika skema pembiayaan PPPK terealisasi dengan dukungan kebijakan transfer ke daerah yang memadai, Kabupaten Parigi Moutong berpeluang memperkuat belanja pembangunan, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, peningkatan belanja modal hingga mendekati Rp40 miliar masih berupa peluang yang perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal dan ketentuan anggaran yang berlaku.
