Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Parigi Moutong

Parimo Targetkan 6.000–7.000 Anak Tidak Sekolah, Bappelitbangda Perkuat Pendataan

×

Parimo Targetkan 6.000–7.000 Anak Tidak Sekolah, Bappelitbangda Perkuat Pendataan

Sebarkan artikel ini
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan. FOTO: Istimewa

KLIKPARIGI.ID – Memastikan anak-anak yang terputus dari layanan pendidikan kembali memperoleh kesempatan belajar menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah menetapkan sasaran penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) dari sekitar 13 ribu anak menjadi 6.000 hingga 7.000 anak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, mengatakan penanganan ATS harus dilaksanakan dengan perencanaan yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi. Penetapan target angka diperlukan agar pemerintah mengetahui perkembangan program sekaligus mengukur sejauh mana persoalan tersebut berhasil ditangani.

Ia menyampaikan, sasaran yang ditetapkan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Target itu harus menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun langkah konkret, terutama dalam mengidentifikasi anak yang belum mengakses pendidikan dan menentukan bentuk penanganan sesuai kondisinya.

“Dengan data awal sekitar 13 ribu anak, pemerintah daerah perlu menetapkan sasaran penurunan yang lebih spesifik. Kami mengupayakan agar jumlah tersebut dapat berkurang hingga berada pada kisaran 6.000 sampai 7.000 anak. Dengan begitu, perkembangan penanganannya bisa dipantau dan dievaluasi secara lebih terarah,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:  Kolaborasi Pemerintah, Adat, dan Agama Wujudkan Parigi Moutong Kondusif

Menurutnya, pekerjaan utama pemerintah saat ini adalah memastikan data ATS benar-benar menggambarkan kondisi anak di lapangan. Sebab, setiap anak yang tercatat memiliki kemungkinan latar belakang berbeda, sehingga tidak dapat ditangani menggunakan pendekatan yang sama.

Sejak 2026, proses pemeriksaan dan pembaruan data mulai dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Hasil sementara menunjukkan adanya pengurangan jumlah dalam pendataan sekitar 2.000 hingga hampir 3.000 anak dibandingkan angka awal.

Irwan menyebut hasil tersebut menjadi perkembangan dari pelaksanaan pemutakhiran data pada tahun pertama. Meski demikian, pemerintah masih perlu melanjutkan pemeriksaan agar dapat membedakan anak yang benar-benar tidak bersekolah dengan data yang memerlukan koreksi atau penyesuaian.

“Pembaruan data yang sudah berjalan mulai memperlihatkan hasil. Jumlah yang tercatat mengalami perubahan dengan selisih sekitar 2.000 hingga mendekati 3.000 anak dari data sebelumnya. Namun, hasil itu tetap harus diperiksa lebih jauh agar langkah pemerintah selanjutnya didasarkan pada informasi yang benar,” jelasnya.

Baca Juga:  Parigi Moutong Luncurkan Koperasi Merah Putih, Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa

Ia menambahkan, ketepatan data akan menentukan keberhasilan intervensi. Pemerintah perlu mengetahui apakah seorang anak tidak melanjutkan sekolah karena persoalan ekonomi, jarak dan akses menuju satuan pendidikan, kondisi keluarga, maupun faktor lainnya.

Setelah penyebabnya diketahui, barulah pemerintah dapat menentukan solusi yang sesuai. Anak yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal dapat diarahkan kembali ke sekolah, sedangkan mereka yang membutuhkan pendekatan berbeda dapat memperoleh kesempatan melalui pendidikan nonformal.

Irwan menilai, pengurangan jumlah ATS tidak boleh hanya dilihat dari perubahan angka pada sistem pendataan. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah benar-benar mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan.

“Hal yang ingin kita capai adalah perubahan kondisi anak, bukan sekadar perubahan angka dalam laporan. Setiap anak yang teridentifikasi harus ditelusuri keadaannya, diketahui hambatannya, kemudian diupayakan agar kembali memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga:  Pelantikan Kades Antar Waktu, Erwin Burase Ingatkan Bekerja dengan Integritas dan Dedikasi

Dalam pelaksanaannya, Bappelitbangda mendorong agar hasil pemutakhiran data menjadi salah satu dasar penyusunan program pembangunan daerah. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait diperlukan supaya hasil identifikasi dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi wilayah.

Ke depan, penguatan langkah penanganan akan dilanjutkan pada 2027. Pemerintah daerah berharap program yang disiapkan pada tahun tersebut dapat memperlihatkan hasil lebih nyata pada 2028, baik dari sisi ketepatan data maupun bertambahnya anak yang kembali mengikuti pendidikan.

“Pada 2027, langkah yang sudah dirintis perlu diperkuat dan dilanjutkan secara konsisten. Harapannya, pada 2028 kita tidak hanya melihat penurunan jumlah ATS dalam pendataan, tetapi juga semakin banyak anak di Parigi Moutong yang kembali bersekolah atau mengikuti jalur pendidikan lainnya,” tutup Irwan.

Melalui langkah tersebut, Bappelitbangda Parigi Moutong mendorong penanganan ATS menjadi bagian dari prioritas pembangunan bidang pendidikan, dengan mengutamakan keakuratan informasi, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan intervensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *