KLIKPARIGI.ID – Sekitar 400 warga menghadiri pertemuan reses yang menghadirkan Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Alfres Masboy Tonggiroh, bersama Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Janus, di Balai Banjar Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, Senin malam, (3/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan perhatian, baik pada sektor infrastruktur maupun penguatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Torue.
Sejumlah aspirasi yang muncul meliputi pengembangan pertanian dan perikanan, pembangunan serta peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas umum, dukungan terhadap rumah ibadah, hingga kebutuhan program yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.
Alfres Masboy Tonggiroh mengatakan banyaknya aspirasi yang disampaikan perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan yang jelas. Menurutnya, tidak seluruh kebutuhan masyarakat berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten sehingga diperlukan pembagian penanganan berdasarkan tingkat pemerintahan.
“Semua masukan masyarakat sudah kami inventarisasi. Setelah itu akan kami pilah berdasarkan kewenangannya, mana yang bisa ditangani daerah dan mana yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Dengan begitu, setiap usulan dapat diarahkan melalui jalur yang tepat,” ujar Alfres.
Ia menambahkan, pembagian kewenangan tersebut penting agar proses memperjuangkan aspirasi tidak berhenti pada penyampaian dalam forum reses. Usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan didorong melalui pembahasan di tingkat kabupaten, sedangkan kebutuhan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dapat dikomunikasikan melalui anggota DPR RI.
Sementara itu, Matindas J. Janus menilai keterhubungan antara wakil rakyat di tingkat kabupaten dan pusat dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan program yang membutuhkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan masyarakat memiliki skala program yang cukup besar sehingga tidak seluruhnya dapat ditangani hanya melalui kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan pengawalan hingga tingkat nasional.
“Ketika ada aspirasi yang membutuhkan dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah pusat, kami siap membawanya ke DPR RI. Koordinasi antara kabupaten dan pusat harus berjalan agar kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan dengan jalur yang jelas,” kata Matindas.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat Torue dapat disusun berdasarkan skala prioritas serta dilengkapi data pendukung. Hal tersebut dinilai akan memudahkan proses pengusulan ketika program tersebut membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam kegiatan tersebut, unsur masyarakat yang hadir cukup beragam. Selain Camat Torue dan pemerintah desa, forum juga diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta perwakilan kelompok petani dan nelayan.
Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Aspirasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor pertanian, perikanan, sosial, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.
Alfres menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi representasi dengan membawa suara masyarakat ke dalam proses perencanaan dan pembahasan pembangunan daerah.
“Reses ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan suara masyarakat benar-benar masuk dalam pembahasan pembangunan. Apa yang sudah disampaikan akan kami kawal sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
