KLIKPARIGI.ID – Sebanyak 95 keluarga yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, menerima bantuan pangan dari pemerintah daerah bersama Polres Parigi Moutong, Minggu (20/9/2026). Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari penanganan pascabencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi setelah banjir melanda wilayah tersebut.
Penyaluran dilakukan kepada warga di dua desa terdampak, yakni Desa Labuan Donggulu dan Desa Peningka. Dari total penerima, 73 kepala keluarga berada di Desa Labuan Donggulu, sedangkan 22 kepala keluarga lainnya berasal dari Desa Peningka. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase kepada masyarakat.
Setiap keluarga mendapatkan paket kebutuhan pangan yang terdiri atas satu liter minyak goreng, dua kilogram gula pasir, serta dua rak telur. Sementara itu, Polres Parigi Moutong turut memberikan bantuan beras dengan total 950 kilogram. Kebutuhan minyak goreng, gula pasir dan telur disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Ketahanan Pangan.
Bupati Erwin Burase mengatakan, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah bersama aparat kepolisian dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi kondisi pascabencana.
“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk hadir bersama masyarakat Parigi Moutong. Dalam menghadapi situasi sulit, pemerintah bersama aparat akan terus membangun kebersamaan dan memberikan pendampingan kepada warga,” ujar Erwin.
Menurutnya, penanganan dampak banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga perlu melihat faktor yang menyebabkan banjir berulang, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kasimbar.
Karena itu, Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan kajian dan pemetaan terhadap titik serta penyebab banjir.
Kajian tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan penanganan di lapangan. Hasil pemetaan akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun usulan penanganan jangka panjang yang selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.
Selain kebutuhan pangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap akses transportasi masyarakat yang sempat terganggu akibat kerusakan dan terputusnya akses jalan pascabanjir. Kondisi tersebut kini telah ditangani melalui pemasangan Jembatan Bailey sehingga jalur mobilitas warga dapat kembali digunakan.
Kepala Desa Labuan Donggulu Ulfan A. Masiangi mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkab Parigi Moutong bersama Polres Parigi Moutong dalam membantu masyarakat terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan warga setelah bencana banjir yang terjadi pada Agustus lalu.
“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami pascabanjir Agustus lalu. Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah dan kepolisian yang bergerak cepat membantu masyarakat,” kata Ulfan.
Ia juga berharap penanganan tidak berhenti pada bantuan pascabencana, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
“Kami berharap upaya penanganan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi dampak banjir dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat memiliki perlindungan yang lebih baik ketika terjadi hujan deras,” lanjutnya.
Dalam penyaluran bantuan tersebut, Ulfan sekaligus memberikan penjelasan mengenai jenis bantuan yang diterima masyarakat. Ia meluruskan informasi yang berkembang di lapangan bahwa paket logistik tersebut merupakan bantuan bagi penyintas banjir di Kecamatan Kasimbar, bukan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana terjangan ombak.
Penanganan pascabencana di Kasimbar selanjutnya akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, pemerintah desa serta unsur terkait lainnya. Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat langkah mitigasi dan penanganan infrastruktur agar risiko banjir berulang dapat ditekan.
