KLIKPARIGI.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menetapkan banjir dan longsor di Kecamatan Kasimbar sebagai tanggap darurat selama 14 hari mulai 29 Agustus 2026.
Status tersebut ditetapkan untuk mempercepat penanganan di sejumlah desa terdampak, termasuk Laemanta Utara, Laemanta Induk, Peningka dan Labuan Donggulu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Rivai, mengatakan status tanggap darurat diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan penanganan segera.
“Penetapan tanggal 29 kemarin karena memang perlu penanganan segera di lapangan, di desa-desa terdampak,” kata Rivai, Senin, 31 Agustus 2026.
Sejumlah penanganan langsung dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan. Pemerintah bersama instansi terkait memprioritaskan pemulihan akses transportasi, normalisasi sungai, perbaikan jaringan air bersih dan penguatan kawasan yang terdampak.
Untuk akses transportasi, Jalan Trans Sulawesi di wilayah Kasimbar saat ini sudah dapat dilalui. Penanganan jembatan juga dilakukan, termasuk pemasangan jembatan Bailey di Desa Peningka oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.
“Jalan Trans-nya sendiri sudah bisa dilalui. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah sudah bekerja, kemudian jembatan sudah terpasang,” ujar Rivai.
Penanganan selanjutnya diarahkan pada normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Di Labuan Donggulu, BPBD Parimo telah mengerahkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Namun, penanganan masih membutuhkan alat berukuran lebih kecil untuk menjangkau sejumlah titik yang sulit diakses.
Sementara di Desa Peningka, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu telah melakukan normalisasi sungai sejak 29 Agustus 2026.
Selain normalisasi, kebutuhan dasar warga terdampak juga menjadi perhatian, terutama ketersediaan air bersih.
Di Desa Peningka, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah memasok air bersih menggunakan mobil tangki. Kerusakan pipa utama telah diperbaiki, namun masih terdapat jaringan pipa yang terputus di sekitar jembatan.
Penyambungan kembali jaringan tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa, 1 September 2026.
“Cuma ada yang masih (pipa) putus di jembatan. Itu yang besok kami akan lakukan penyambungannya kembali,” katanya.
Gangguan air bersih juga terjadi di salah satu dusun di Desa Laemanta Induk. BPBD Parimo bersama PMI Parimo menyalurkan air menggunakan mobil tangki sembari mencari titik kerusakan jaringan.
Untuk menangani persoalan Sungai Laemanta Induk, BPBD Parimo telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Normalisasi sungai direncanakan disertai penguatan tebing pada titik yang membutuhkan penanganan.
“Alhamdulillah, BPBD Provinsi sudah menyahuti untuk normalisasi di Sungai Laemanta Induk, dan rencananya dilakukan bersama dengan penguatan tebing. Sisa eksekusinya lagi mereka akan datang,” ujarnya.
Sementara di Desa Laemanta Utara, penanganan diarahkan pada kawasan yang mengalami jebol akibat bencana. Pemerintah desa mengusulkan pemasangan geobag untuk memperkuat kawasan tersebut dan usulan itu telah mendapat persetujuan BWS Sulawesi III Palu.
Jumlah geobag yang disiapkan diperkirakan mencapai 300 hingga 500 buah. Material tersebut akan diambil dari BWS Sulawesi III Palu untuk selanjutnya dibawa dan dipasang di lokasi terdampak.
“Jumlah pastinya ini antara 300 atau 500 piece. Rencananya besok kami akan ambil di balai sungai untuk kami bawa ke sana,” kata Rivai.
Rivai menegaskan penanganan bencana di Kecamatan Kasimbar dilakukan secara lintas instansi. BPJN Sulawesi Tengah menangani akses jalan dan jembatan, sedangkan BWS Sulawesi III Palu menangani normalisasi sungai dan penyediaan geobag.
BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga menangani normalisasi sungai dan penguatan tebing di sejumlah titik.
“Alhamdulillah semua sudah kerja,” ujar Rivai.
Sementara BPBD Parimo fokus pada penanganan yang menjadi kewenangannya, termasuk normalisasi Sungai Labuan Donggulu.
“Kami sendiri melakukan normalisasi di Labuan Donggulu dan sudah kami lakukan per hari ini,” pungkasnya.
Dengan status tanggap darurat selama 14 hari, pemerintah menargetkan penanganan infrastruktur, normalisasi sungai, pemulihan akses transportasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
