KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan konsistensinya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah atas dedikasi yang telah diberikan dalam menjaga tata kelola keuangan kementerian.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Kementerian ATR/BPN mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, setelah laporan keuangan tahun anggaran 2025 dinyatakan memenuhi standar akuntabilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan, Dalu menegaskan bahwa hasil tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan terhadap berbagai rekomendasi yang masih perlu ditindaklanjuti.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh unit kerja agar memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 dengan meningkatkan kinerja, khususnya dalam percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci untuk memastikan seluruh agenda kementerian dapat terlaksana secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya juga menerima opini WTP dari BPK RI. Sekretaris Jenderal ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, saat menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.
