KLIKPARIGI.ID – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti kegiatan diseminasi terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di ruang lobi Kantor Bupati, Jumat (27/03/2026).
Kegiatan ini berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sekaligus membahas ketentuan terbaru mengenai indikator, bobot penilaian, serta mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah. Diseminasi dipandu langsung oleh Harry Kusuma.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat pemahaman terhadap indikator penilaian kinerja, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menyusun laporan yang lebih terukur dan akurat.
“Pemahaman yang baik terhadap indikator kinerja kunci sangat penting agar setiap program yang dijalankan dapat dievaluasi secara objektif dan terarah,” ujar Harry Kusuma dalam pemaparannya.
Ia juga menekankan pentingnya belajar dari praktik terbaik daerah lain yang telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Kabupaten Sigi dan Kota Palu disebut sebagai contoh daerah yang mampu menjalankan program secara bertahap, terencana, dan menghasilkan hasil yang efektif.
“Belajar dari daerah yang sudah berhasil akan membantu kita mempercepat peningkatan kinerja dan memperbaiki kekurangan yang ada,” tambahnya.
Diseminasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menyusun program yang berorientasi pada hasil serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya penguatan indikator kinerja ini, pemerintah daerah optimistis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
