KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengintensifkan pemutakhiran data terhadap sertipikat tanah lama yang belum terintegrasi secara optimal dalam sistem digital. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, meminta jajaran Kantor Pertanahan di daerah untuk mengawal proses tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.
“Untuk menyelesaikan persoalan, kita harus memahami terlebih dahulu metode penyelesaiannya. Jika dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan atau bantuan, agar segera disampaikan kepada Kepala Kantah, lalu diteruskan ke Kepala Kanwil, sehingga kita bisa bergerak bersama,” ujar Ossy Dermawan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026).
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 12 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang masuk dalam kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Bidang-bidang tersebut umumnya merupakan sertipikat lama yang belum tercatat secara sistematis dalam basis data digital ATR/BPN, sehingga memerlukan pembaruan data.
Bidang tanah dengan kategori KW 4 merupakan bidang yang telah memenuhi ketentuan data fisik dan yuridis, namun belum terpetakan secara spasial. Sementara kategori KW 5 mencakup bidang yang data yuridisnya telah lengkap, tetapi data fisik dan peta kadastralnya masih perlu ditingkatkan. Adapun kategori KW 6 mencakup bidang tanah yang masih membutuhkan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi data fisik, data yuridis, maupun peta spasial.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy secara khusus mendorong Provinsi Jawa Timur untuk menjadi salah satu wilayah yang progresif dalam percepatan pemutakhiran data pertanahan. “Dari Jawa Timur sudah ada komitmen untuk menjadi Kanwil yang paling agresif secara nasional. Tentu hal ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh jajaran,” tuturnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dalam menangani bidang tanah kategori KW 4, 5, dan 6. Menurutnya, perlu dilakukan pemilahan secara matang untuk menentukan bidang mana yang dapat segera diselesaikan dan mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Harus benar-benar dipetakan, mana yang bisa diselesaikan lebih cepat dan mana yang memerlukan bantuan tambahan. Jika dibutuhkan dukungan eksternal, kita akan upayakan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada enam orang penerima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Penyerahan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Selain itu, ia turut memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan atas kinerja dan tata kelola yang dinilai baik. “Kantornya bersih dan tertib, serta didukung oleh semangat kerja pegawai yang tinggi. Ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.
