KLIKPARIGI.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang digelar secara hybrid pada Senin (26/01/2026). Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan diikuti seluruh jajaran secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya kedisiplinan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar seluruh program dapat dieksekusi secara optimal sejak awal tahun anggaran.
“DIPA merupakan instrumen untuk menjalankan kebijakan pimpinan dan agenda prioritas nasional. Karena itu, anggaran tidak boleh sekadar dibelanjakan, tetapi harus benar-benar selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan,” ujar Dalu Agung Darmawan yang membuka kegiatan secara daring dari Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus didukung oleh kesamaan persepsi antara tiga unsur utama, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Ketiganya dinilai memegang peran strategis dalam memastikan setiap belanja negara memiliki output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tiga elemen ini harus satu pandangan. Tidak cukup hanya saling percaya, tetapi juga harus memahami apa produk yang dihasilkan dan seperti apa output kegiatan tersebut,” tegasnya.
Terkait penyerapan anggaran, Sekjen ATR/BPN mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat dirampungkan sejak Januari. Perencanaan penyerapan, lanjutnya, perlu dilakukan secara bulanan dan dilaksanakan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas kegiatan.
“Penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada habisnya anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” jelasnya.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan mendorong para Kepala Kantor selaku KPA untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal pelaksanaan anggaran.
“Kita diberi kewenangan, maka harus siap mengeksekusi program sejak awal, patuh pada aturan, dan memastikan hasilnya berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melaporkan bahwa Rakerda tahun ini mengangkat tema persiapan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari instrumen pengendalian mutu perencanaan, pelaksanaan, dan kinerja anggaran. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur.
Rakerda tersebut turut dihadiri secara luring oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
