Klikparigi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Rabu (8/10/2025). Kegiatan bertujuan memperkuat lembaga ekonomi lokal sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat, dengan fokus pada efisiensi distribusi pangan, stabilitas harga, serta pemangkasan rantai pasok antara produsen dan konsumen.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Proyek Perubahan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XLIII Tahun 2025, yang digelar di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sekda Zulfinasran memaparkan program unggulan daerah yang menjadi fokus utama pemerintahannya, yakni Gerbang Desa untuk Indonesia singkatan dari Gerakan Membangun Desa untuk Indonesia.
Program ini menempatkan desa sebagai poros utama pembangunan nasional, di mana ketahanan pangan di tingkat desa dianggap sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
“Kami telah menyusun Peraturan Bupati tentang Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dan Ekosistem Distribusi Pangan. Regulasi ini mengatur peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Koperasi Merah Putih sebagai garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian,” jelas Zulfinasran.
Ia menegaskan bahwa model penguatan ekonomi daerah ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada program bantuan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi berbasis komunitas.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan apresiasinya atas inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, orkestrasi antara Perumda, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih merupakan pendekatan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola ekonomi lokal yang berkeadilan dan transparan.
“Konsep yang diusung Sekda Parigi Moutong ini sangat menarik. Pendekatan kolaboratif seperti ini perlu mendapat dukungan lintas sektor agar implementasinya berjalan optimal,” ujar Yeka.
Ia menambahkan, Ombudsman siap memberikan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan kebijakan penguatan ekonomi daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Parigi Moutong dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas negara, dan akademisi untuk mewujudkan sistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.
Melalui kerja sama lintas lembaga ini, diharapkan terbentuk model ekonomi lokal yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.
“Kami ingin memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat desa. Sinergi ini bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tutup Zulfinasran.
