KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan tata kelola kebandarudaraan nasional melalui penguatan aspek pertanahan dan penataan ruang. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Kamis (25/06/2026).
Dalam forum tersebut, Ossy menjelaskan bahwa ATR/BPN memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan kawasan kebandarudaraan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyediaan tanah bagi kepentingan umum, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandara.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola kebandarudaraan juga memerlukan sinergi lintas sektor, terutama melalui integrasi berbagai data spasial. Menurutnya, penyatuan informasi mengenai tata ruang, pertanahan, geospasial, hingga data perizinan daerah akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.
Dalam kesempatan itu, Wamen ATR/BPN juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pemberian izin, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan agar pembangunan kawasan sekitar bandara tetap sesuai ketentuan.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid akan memperkuat regulasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing sektor kebandarudaraan nasional.
Ia berharap sinergi yang terbangun mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, industri kreatif, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Wamen ATR/Waka BPN didampingi jajaran pejabat teknis di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang turut membahas langkah strategis penguatan tata kelola kebandarudaraan di Indonesia.
