KLIKPARIGI.ID – Pemkab Parigi Moutong mulai menyusun pola perencanaan pembangunan yang lebih terukur untuk tahun 2027, dengan menekankan ketepatan sasaran program hingga tingkat penerima manfaat dan wilayah pelaksanaan.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2027.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi hanya memuat program secara umum, tetapi harus menjelaskan secara rinci siapa yang akan menerima manfaat dan di wilayah mana program tersebut dilaksanakan.
“Dokumen perencanaan harus lebih detail, agar program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/03/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah isu prioritas seperti penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta peningkatan layanan Posyandu menjadi fokus utama dalam pembahasan RKPD tahun 2027.
Menurutnya, seluruh usulan program akan dipadukan dengan hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga setiap kegiatan yang dirancang memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
“Seluruh perangkat daerah harus menyusun program berdasarkan data dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menyusun kegiatan yang bersifat umum,” katanya.
Iqbal menambahkan, forum lintas perangkat daerah menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai usulan dari masing-masing OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi lebih cepat, terutama daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, angka stunting yang masih besar, dan akses pelayanan dasar yang belum optimal.
“Kolaborasi antar perangkat daerah sangat penting, karena persoalan yang dihadapi masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja,” tegasnya.
Sementara itu, program-program yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat masih akan melalui proses pembahasan lanjutan di tingkat provinsi.
Menurut Iqbal, program yang memiliki nilai prioritas tinggi dan sesuai dengan kebijakan nasional berpeluang lebih besar untuk memperoleh dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita berharap program yang benar-benar prioritas bisa mendapat dukungan pendanaan dari pusat, sehingga pelaksanaannya dapat lebih maksimal,” pungkasnya.
