KLIKPARIGI.ID – Sebanyak 15 desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dipersiapkan menjadi lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang berfokus pada penyelarasan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Kegiatan ini diharapkan membantu memperkuat keterhubungan data usaha dengan administrasi perpajakan daerah.
Persiapan program tersebut dibahas dalam rapat lintas instansi di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (14/10/2026). Pertemuan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur pemerintahan di tingkat kecamatan serta desa.
Peserta rapat terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan, Inspektur Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Parigi, Camat Parigi Barat, Bagian Kerja Sama, perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta kepala desa dari wilayah yang menjadi sasaran kegiatan.
Parigi Moutong tercatat sebagai kabupaten pertama di Sulawesi Tengah yang menjalankan KKN Tematik untuk mendukung integrasi NIB dan NOP. Pelaksanaan program ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penyelarasan data usaha dan objek pajak.
Dari total 15 desa yang ditetapkan, enam desa berada di Kecamatan Parigi Tengah, enam desa lainnya di Kecamatan Parigi, sedangkan tiga desa sisanya terletak di Kecamatan Parigi Barat.
Kegiatan lapangan dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak 16 Oktober hingga 14 November 2026. Sebelum memulai aktivitas di desa masing-masing, para mahasiswa peserta KKN Tematik direncanakan mengikuti penerimaan oleh Bupati Parigi Moutong pada Jumat (16/10/2026).
Dalam rapat persiapan tersebut, Adrudin Nur mengingatkan bahwa keberhasilan program membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur yang berkepentingan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan instansi pertanahan perlu dibangun sejak tahap awal hingga kegiatan selesai.
“Pelaksanaan program ini memerlukan kerja bersama dan komunikasi yang baik dari semua pihak. Camat, kepala desa, perangkat daerah, serta Kantor Pertanahan diharapkan mengambil peran sesuai tugas masing-masing agar proses integrasi NIB dan NOP dapat berjalan tertib dan mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Adrudin.
Untuk menunjang kegiatan mahasiswa di lapangan, pendampingan akan diberikan oleh Kantor Pertanahan, Bapenda, serta aparat pemerintah desa di setiap lokasi. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kegiatan di masing-masing desa dapat berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan pendataan.
Melalui KKN Tematik ini, pemerintah daerah mendorong penguatan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan instansi teknis. Penyelarasan data NIB-NOP diharapkan dapat mendukung pembenahan administrasi, meningkatkan kualitas informasi terkait usaha dan objek pajak, serta menjadi salah satu dasar bagi pengelolaan data daerah yang lebih terpadu.
