KLIKPARIGI.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat langkah perlindungan lingkungan pesisir melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan wilayah pantai. Komitmen tersebut dibahas dalam Lokakarya Advokasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kawasan Pesisir yang dilaksanakan oleh organisasi Relawan untuk Orang dan Alam (ROA), Rabu (20/5/2026).
Kegiatan yang mendapat dukungan dari Yayasan Kehati melalui program Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia itu menjadi wadah penyusunan strategi bersama dalam memperkuat kebijakan perlindungan kawasan pesisir di Kabupaten Parigi Moutong. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan mangrove yang dinilai memiliki peran penting terhadap keseimbangan ekologi dan ketahanan wilayah pesisir.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Pengelolaan lingkungan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan dunia usaha. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan pesisir dan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan mangrove memiliki fungsi strategis dalam menjaga garis pantai dari ancaman abrasi, menahan gelombang pasang, serta menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biota laut yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.
Namun demikian, menurutnya, kawasan mangrove di sejumlah wilayah saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari alih fungsi lahan, aktivitas penebangan, pencemaran lingkungan, hingga dampak perubahan iklim yang memicu kerusakan ekosistem pesisir.
“Jika kerusakan lingkungan ini tidak ditangani secara serius, dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat dan generasi mendatang. Karena itu, langkah perlindungan harus dilakukan sejak sekarang melalui kerja sama yang nyata,” katanya.
Abdul Sahid menambahkan, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat pesisir agar mampu menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, desa-desa pesisir harus diberikan pemahaman serta pendampingan agar mampu mengelola kawasan mangrove secara bijak dan berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan alam.
Ia berharap melalui lokakarya tersebut dapat lahir rekomendasi strategis dan rumusan kebijakan yang menjadi dasar penguatan pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Parigi Moutong.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya melindungi sumber kehidupan masyarakat pesisir.
Sementara itu, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Bau Toknok, menjelaskan bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi pesisir yang sangat besar karena berada di kawasan Teluk Tomini dengan garis pantai mencapai lebih dari 400 kilometer.
Menurutnya, kondisi geografis Parigi Moutong yang memperlihatkan bentang pegunungan langsung berbatasan dengan laut menjadikan wilayah tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dan membutuhkan pengelolaan terpadu.
Ia menjelaskan, ekosistem mangrove berperan sebagai benteng alami yang melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, sekaligus menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Pengelolaan kawasan pesisir tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pendekatan ridge to reef sangat penting diterapkan, karena kerusakan di wilayah hulu akan berdampak langsung terhadap ekosistem pesisir dan laut,” jelas Bau Toknok.
Melalui kolaborasi yang dibangun dalam lokakarya tersebut, seluruh pihak diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian mangrove dan kawasan pesisir demi mendukung keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
