KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun langkah strategis dalam merancang anggaran tahun 2027 melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Proses ini dilakukan untuk memastikan perencanaan program tetap relevan di tengah tantangan ekonomi dan dinamika global.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam arahannya saat membuka rapat secara daring, Senin (6/4/2026), menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, kita dituntut untuk lebih efisien, tetapi tetap mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh menurun,” ujarnya.
Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 13 April 2026, dengan melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan kementerian. Fokus utama diarahkan pada penyusunan rencana kerja yang selaras dengan target kinerja serta kebutuhan riil di lapangan.
Dalu Agung menegaskan bahwa setiap usulan program harus disusun secara sistematis dan memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“Perencanaan yang kita buat harus kuat dari sisi substansi, tersusun dengan baik secara logika, serta memiliki pembiayaan yang rasional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh komponen dalam penyusunan KRO dan RO diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari penentuan output, target kegiatan, hingga kesesuaian antara anggaran dan capaian yang diharapkan.
“Kegiatan yang tidak seimbang antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai perlu ditinjau kembali, agar ke depan perencanaan lebih realistis dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah komponen perencanaan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Sejak 2025, kami melihat ada beberapa KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan ini berpotensi membawa perubahan pada struktur perencanaan yang selama ini digunakan, sehingga ke depan proses penganggaran dapat dilakukan lebih detail dan terarah.
“Harapannya, hasil dari pembahasan ini dapat menjadi dasar yang lebih jelas dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
