KLIKPARIGI.ID – Kebutuhan terhadap peningkatan pelayanan dasar dan dukungan bagi kegiatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dalam kunjungan reses Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo) dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Sami, di Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat, Jumat, (7/8/2026).
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan kondisi jalan, ketersediaan air bersih, fasilitas rumah ibadah dan rumah adat, hingga kebutuhan penunjang sektor pertanian. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang turut dihadiri pemerintah desa, tokoh masyarakat serta berbagai unsur warga.
Menurut H. Sami, pertemuan reses memiliki arti penting karena menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pemilihannya.
“Reses bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi. Di sisi lain, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara masyarakat dengan wakilnya di DPRD,” kata H. Sami.
Selain membahas kebutuhan pembangunan desa, H. Sami memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan informasi mengenai sejumlah program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan yang diarahkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, program pendidikan gratis termasuk dukungan biaya kuliah masih berjalan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kesempatan tersebut mencakup calon mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Program pendidikan dan beasiswa gratis masih terus berjalan. Masyarakat perlu mengetahui informasi dan mekanisme pendaftarannya sehingga kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan, baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta,” jelasnya.
Dalam dialog bersama warga, kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak mendapat perhatian. Masyarakat berharap adanya peningkatan kondisi jalan desa maupun akses jalan umum sehingga aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar.
Warga juga menyampaikan perlunya dukungan terhadap penyediaan air bersih. Selain itu, fasilitas pendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti rumah ibadah serta rumah adat dinilai perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Aspirasi lainnya datang dari kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Mereka mengharapkan adanya pembenahan jaringan irigasi serta bantuan alat dan mesin pertanian yang lebih modern agar pekerjaan petani menjadi lebih efektif dan hasil produksi dapat ditingkatkan.
H. Sami menilai beragam kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Parigi Barat tidak hanya membutuhkan perhatian pada infrastruktur dasar, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sarana yang mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Usulan yang muncul sangat berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena itu, aspirasi ini harus dicermati dan disusun berdasarkan skala prioritas agar dapat diperjuangkan sesuai kemampuan anggaran daerah,” tuturnya.
Ia kemudian meminta pemerintah desa bersama masyarakat menyiapkan usulan secara tertulis melalui proposal. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebutuhan yang telah disampaikan dalam reses memiliki dokumen pendukung untuk selanjutnya dibahas melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
H. Sami mengatakan, aspirasi masyarakat Desa Lobu Mandiri yang memenuhi ketentuan akan diupayakan masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu bahan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat pada pembahasan program pembangunan dan anggaran tahun berikutnya.
Untuk sejumlah kebutuhan yang sifatnya mendesak, termasuk penerangan jalan umum dan fasilitas dasar lainnya, ia menyatakan akan tetap melakukan pengawalan agar mendapat perhatian dalam pembahasan pemerintah daerah dan DPRD.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami inventarisasi dan kawal melalui jalur yang tersedia. Perjuangannya tentu tetap harus melihat kemampuan fiskal daerah, tetapi kebutuhan yang mendesak akan kami dorong agar memperoleh perhatian,” tegas H. Sami.
