KLIKPARIGI.ID – Penguatan basis data pertanahan menjadi salah satu langkah yang didorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pembenahan pelayanan pertanahan dan tata ruang. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan dengan melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa.
Persiapan program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026). Pertemuan itu diarahkan untuk memastikan setiap tahapan KKN Tematik Pertanahan memiliki pembagian tugas, lokasi, target, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.
Zulfinasran menekankan bahwa program yang telah disepakati perlu diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang konkret. Menurutnya, kejelasan tahapan akan memudahkan proses pemantauan sekaligus memungkinkan pemerintah daerah mengetahui bagian mana yang perlu segera dipercepat.
“Setiap program harus memiliki tahapan kerja, pembagian tugas, target dan jadwal yang jelas. Dengan begitu, perkembangan pelaksanaannya dapat dipantau dan setiap kendala bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Zulfinasran.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian dalam KKN Tematik Pertanahan adalah pengumpulan serta penguatan data di lapangan. Kegiatan pemetaan, pendataan dan pengukuran diharapkan dapat menghasilkan informasi pertanahan yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintah daerah.
Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, tetapi juga dapat mendukung penataan wilayah serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aset tanah milik pemerintah daerah.
Untuk menghindari perbedaan informasi, koordinasi lintas perangkat daerah juga dinilai penting. Data yang dimiliki masing-masing instansi perlu direkonsiliasi sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan perguruan tinggi dinilai dapat memberikan dukungan tambahan. Mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan lapangan, terutama dalam proses pendataan, pemetaan dan pengukuran sesuai kebutuhan lokasi yang telah ditetapkan.
Rakor juga membahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi. Penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan secara teknis.
Penetapan lokasi KKN Tematik Pertanahan turut menjadi perhatian agar program tersebut dapat segera bergerak dari tahap persiapan menuju pelaksanaan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan sesuai dengan kebutuhan penguatan data dan persoalan pertanahan yang ada di daerah.
KKN Tematik Pertanahan sendiri merupakan bagian dari sembilan agenda strategis yang disiapkan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan KPK RI dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendorong transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Sembilan program tersebut mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Pertama, integrasi LP2B/KP2B dengan Rencana Tata Ruang, yang diarahkan untuk menyelaraskan data lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan dokumen tata ruang daerah.
Kedua, optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah penguatan koordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria serta penanganan persoalan pertanahan.
Ketiga, konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, yang ditujukan untuk mendukung penataan bidang-bidang tanah pada kawasan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pembangunan.
Keempat, percepatan pendaftaran tanah guna mendorong tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan bidang tanah.
Kelima, integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan dapat membantu keterpaduan informasi pertanahan dan perpajakan serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Keenam, pengembangan dan pemanfaatan Nilai Zona Tanah (ZNT) untuk memperkuat informasi mengenai nilai tanah yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pemerintah daerah.
Ketujuh, percepatan RDTR terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan antara tata ruang dan sistem perizinan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif.
Kedelapan, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah tersebut ditujukan untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih terpadu dan mudah diakses masyarakat.
Kesembilan, KKN Tematik Pertanahan, yang menjadi sarana kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendukung pendataan, pemetaan dan pengukuran tanah di wilayah yang telah ditentukan.
Zulfinasran menilai keberhasilan keseluruhan agenda tersebut membutuhkan keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap instansi juga perlu memastikan data sektoral yang dimiliki dapat diselaraskan dengan data dari perangkat daerah lainnya.
Pengelompokan program berdasarkan klaster dan perangkat daerah penanggung jawab juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dengan pembagian peran yang lebih jelas, setiap tahapan dapat dikawal dan dievaluasi berdasarkan target yang telah ditetapkan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap sembilan program strategis pertanahan dan tata ruang dapat segera ditindaklanjuti. Pelaksanaannya diharapkan tidak hanya menghasilkan pembenahan administrasi, tetapi juga memperkuat pelayanan publik, mendukung penataan ruang, menjaga aset daerah, serta membuka peluang optimalisasi pendapatan daerah.
“Yang kita dorong adalah kerja yang terintegrasi, sehingga setiap program memiliki keterkaitan dan dapat memberikan hasil yang terukur bagi daerah. Data yang kuat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan pertanahan dan tata ruang,” pungkas Zulfinasran.
