KLIKPARIGI.ID – Efisiensi anggaran di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, meminta penataan belanja daerah tetap mempertahankan program yang memiliki dampak langsung, terutama penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di desa.
Alfres menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan menentukan program secara lebih selektif, sehingga pengurangan belanja tidak justru menyentuh sektor yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia menilai persoalan kebencanaan perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Kondisi geografis Parigi Moutong membuat pemerintah harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Jangan sampai penghematan justru mengurangi kesiapan daerah dalam melindungi masyarakat ketika bencana terjadi,” kata Alfres.
Menurutnya, pola kesiapsiagaan juga tidak boleh hanya didasarkan pada prediksi terhadap satu jenis ancaman. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi yang lebih luas karena karakter bencana di lapangan dapat berbeda dengan perkiraan sebelumnya.
Alfres mencontohkan, ketika pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kemarau panjang serta kebakaran hutan, daerah justru dapat menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.
“Daerah harus memiliki skenario penanganan yang lengkap. Kita tidak bisa hanya menunggu jenis bencana yang diprediksi, karena kondisi di lapangan bisa berubah dengan cepat,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, ia mendorong agar pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) segera diproses apabila dibutuhkan untuk menangani dampak bencana. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.
“Kalau masyarakat sudah menjadi korban bencana, respons anggaran juga harus cepat. BTT harus diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Selain mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah, DPRD juga mendorong pemerintah kabupaten memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan dinilai penting, terutama apabila skala bencana membutuhkan sumber daya yang lebih besar.
“Penanganan bencana tidak mungkin dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus bergerak bersama sesuai kewenangannya,” ungkap Alfres.
Di tengah tekanan fiskal, Ketua DPRD juga berharap kebijakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten. Menurutnya, dukungan transfer sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah mempertahankan program pembangunan.
“Kami berharap kebijakan transfer ke daerah tetap memberikan dukungan yang memadai, sehingga daerah seperti Parigi Moutong masih memiliki ruang untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
Untuk perencanaan anggaran 2027, Alfres memastikan pendidikan dan kesehatan tetap harus ditempatkan sebagai sektor utama. Kedua bidang tersebut merupakan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Anggaran pendidikan dan kesehatan jangan sampai kehilangan posisi strategis. Fasilitas, pelayanan dan kebutuhan masyarakat di dua sektor ini harus tetap mendapat perhatian,” ujarnya.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur, DPRD mendorong pemerintah menerapkan skala prioritas secara ketat. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat tidak semua kebutuhan dapat dikerjakan secara bersamaan, sehingga program harus dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
Menurut Alfres, pembangunan dari tingkat desa perlu mendapat perhatian serius. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian maupun komoditas lainnya.
“Pembangunan desa harus terlihat dari kebutuhan yang paling mendasar. Ketika jalan penghubung produksi masih rusak, dampaknya bukan hanya terhadap transportasi, tetapi juga terhadap pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah desa masih menghadapi persoalan akses jalan yang membutuhkan penanganan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga harus melihat peran suatu wilayah terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau sebuah desa menjadi sentra produksi, maka akses jalannya harus dipastikan mendukung. Infrastruktur seperti ini harus masuk dalam daftar prioritas karena berkaitan dengan pergerakan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Alfres menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah perlu duduk bersama dalam menetapkan urutan prioritas belanja. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan menata kembali belanja agar setiap program memiliki manfaat yang jelas.
“Yang kita perlukan adalah efisiensi yang tepat sasaran, bukan sekadar pengurangan anggaran. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap dipertahankan,” pungkasnya.
Ia turut menyoroti rencana pengalihan pembiayaan PPPK guru kepada pemerintah pusat pada 2027. Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, menurutnya, beban belanja daerah berpotensi berkurang sehingga sebagian ruang fiskal dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Namun, Alfres mengingatkan bahwa rencana tersebut masih membutuhkan kepastian regulasi. Pemerintah daerah dan DPRD masih menunggu aturan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kita masih menunggu kepastian melalui regulasi. Kalau nantinya pembiayaan PPPK guru benar-benar menjadi tanggung jawab pusat, tentu akan ada ruang fiskal yang bisa kita tata kembali untuk kepentingan pembangunan daerah,” katanya.
Dengan kondisi fiskal yang masih terbatas, DPRD Parigi Moutong berharap penyusunan anggaran ke depan dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan. Penanganan bencana, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur desa dinilai harus tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah belanja daerah.
