KLIKPARIGI.ID – Pemerataan tenaga kesehatan menjadi salah satu persoalan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam forum kunjungan kerja jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi di Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena karakteristik wilayah Parigi Moutong yang luas dengan sebaran penduduk hingga kawasan terpencil.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menyampaikan kondisi tersebut saat menghadiri rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Forum tersebut juga membahas langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan Tuberkulosis (TB). Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan memperluas pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di Sulawesi Tengah.
Sebanyak 508 lokasi di 13 kabupaten/kota disiapkan untuk mendukung program tersebut. Secara nasional, CKG khusus TB akan dilaksanakan di 53.335 titik sebagai bagian dari upaya mempercepat penemuan kasus TB yang diperkirakan masih cukup tinggi.
“Setiap pelaksanaan kegiatan ditargetkan menjangkau sekitar 100 orang. Dukungan operasional juga disiapkan, termasuk peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pihak swasta untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat,” kata Benjamin.
Menanggapi kebijakan tersebut, Zulfinasran memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Parigi Moutong, terutama berkaitan dengan distribusi tenaga kesehatan. Kondisi geografis daerah dengan garis pantai sekitar 510 kilometer membuat pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang merata hingga wilayah terpencil.
Parigi Moutong saat ini memiliki tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RS Buluye Napoae. Namun, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut masih perlu didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami membutuhkan pola penguatan tenaga kesehatan yang tidak hanya bertumpu pada wilayah perkotaan. Daerah terpencil juga harus mendapatkan pelayanan yang memadai dengan dukungan tenaga kesehatan yang cukup,” ujar Zulfinasran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan pembangunan rumah dinas atau asrama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di kawasan terpencil. Fasilitas hunian dinilai dapat menjadi salah satu insentif agar tenaga kesehatan bersedia bertugas lebih lama di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.
Selain penyediaan hunian, pemerintah daerah juga mengusulkan mekanisme rotasi tenaga kesehatan secara berkala. Sistem tersebut diharapkan dapat menjaga pemerataan pelayanan sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas di berbagai wilayah.
“Skema rotasi dapat menjadi jalan tengah. Tenaga kesehatan bisa ditugaskan selama satu sampai dua tahun di wilayah tertentu sebelum dilakukan penyegaran atau penempatan berikutnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Persoalan pemerataan tenaga kesehatan tersebut menjadi semakin penting karena Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di daerah tersebut masih berada di kisaran 40 persen.
Karena itu, Zulfinasran berharap dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan tidak hanya pada penambahan fasilitas kesehatan, tetapi juga penguatan sumber daya manusia dan sistem pelayanan di tingkat daerah.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat bisa mencakup fasilitas, tenaga kesehatan, sekaligus penguatan sistem pelayanan. Dengan begitu, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara,” katanya.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menyambut baik berbagai persoalan yang disampaikan daerah. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan inventarisasi kebutuhan kesehatan agar dapat menjadi bahan dalam mengusulkan dukungan program kepada pemerintah pusat.
Gubernur juga mendorong penguatan penanganan TB melalui pembentukan satuan tugas di masing-masing kabupaten dan kota. Satgas tersebut diharapkan mampu memperketat pemantauan, mempercepat penemuan kasus, serta memastikan proses penanganan berjalan secara terkoordinasi.
“Kita ingin setiap daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai kebutuhan kesehatan masing-masing. Khusus TB, monitoring harus diperkuat melalui Satgas agar penanganannya lebih terarah dan tidak berhenti pada pendataan,” tegas Anwar Hafid.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan membantu daerah dalam membuka akses terhadap program pembangunan fasilitas kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengembangan puskesmas dan rumah sakit daerah.
Dengan adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, persoalan pemerataan tenaga kesehatan serta percepatan penanganan TB diharapkan dapat ditangani secara lebih terukur dan berkelanjutan.
