KLIKPARIGI.ID – Dalam memastikan pemanfaatan aset tanah negara berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah terus dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya melalui kunjungan lapangan ke kawasan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Kamis (15/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, bersama seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Sulteng. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang telah ditetapkan sebagai HPL Badan Bank Tanah sekaligus mengevaluasi kesiapan lahan dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Lokasi yang dikunjungi diproyeksikan menjadi bagian penting dalam implementasi sejumlah agenda nasional, di antaranya Reforma Agraria, Program 3 Juta Rumah, serta Program Swasembada Pangan. Melalui pengelolaan lahan yang terencana, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selama berada di lapangan, rombongan melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik kawasan, potensi pengembangan, serta kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil peninjauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional.
Dalam pelaksanaannya, Badan Pertanahan Nasional bersama Badan Bank Tanah memiliki peran yang saling melengkapi. BPN bertanggung jawab pada aspek administrasi dan kepastian hukum pertanahan, sedangkan Badan Bank Tanah mengelola perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan umum, pemerataan ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, mengatakan sinergi kedua lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara BPN dan Badan Bank Tanah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan tanah negara dapat dimanfaatkan secara produktif, berkeadilan, dan mendukung berbagai program pembangunan nasional,” ujar Indera.
Ia menambahkan, pengelolaan aset pertanahan harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Tanah yang dikelola negara harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, setiap proses pemanfaatannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kunjungan lapangan tersebut, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah berharap pengelolaan HPL Badan Bank Tanah di kawasan Lembah Napu dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, mempercepat penyediaan lahan bagi Program 3 Juta Rumah, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
