KLIKPARIGI.ID – Memasuki semester II tahun 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran guna memastikan seluruh target kerja dapat tercapai sesuai rencana. Langkah tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Triwulan II yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperkuat pengendalian pelaksanaan program melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin.
Dalam arahannya, Dalu menegaskan bahwa target kinerja Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 98 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, setiap satuan kerja diminta segera menyusun langkah teknis dan memastikan seluruh program prioritas di wilayah masing-masing berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada realisasi anggaran, tetapi juga pada kemampuan setiap unit kerja dalam merancang, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
Dalu menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan setiap program dan anggaran yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sistem tersebut tidak hanya mengukur capaian kinerja, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internal.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa pengawasan pada semester kedua akan difokuskan pada sejumlah program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kedua program tersebut harus menghasilkan manfaat nyata sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pudji juga mengimbau seluruh pimpinan satuan kerja agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan program yang sedang berjalan. Melalui evaluasi rutin, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum memengaruhi pencapaian target.
Kegiatan evaluasi tersebut turut diisi pemaparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, yang menjelaskan strategi pencapaian target kinerja semester II tahun 2026. Pertemuan dihadiri para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara virtual.
