KLIKPARIGI.ID – Persoalan infrastruktur dasar dan fasilitas pendidikan di wilayah Kecamatan Mepanga kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Anggota DPRD Parigi Moutong, Irawati, meminta Pemerintah Kabupaten segera mempercepat penanganan terhadap jembatan penghubung Desa Gurinda dengan Desa Maranti serta merehabilitasi bangunan SD Inpres 2 Mepanga di Desa Ogobayas yang dinilai sudah mengalami kerusakan cukup berat.
Desakan tersebut disampaikan Irawati saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Dalam forum tersebut, Irawati menegaskan bahwa dua persoalan tersebut bukanlah isu baru. Menurutnya, aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jembatan maupun rehabilitasi sekolah telah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum, termasuk kegiatan reses anggota DPRD dan penyampaian proposal kepada organisasi perangkat daerah terkait.
Namun hingga kini, kata dia, masyarakat belum melihat adanya langkah konkret berupa pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi di lapangan.
Menurut Irawati, jembatan yang berada di Desa Gurinda memiliki fungsi strategis karena menjadi akses utama bagi masyarakat menuju Desa Maranti dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Jalur tersebut setiap hari dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas, mulai dari transportasi, pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
“Jembatan ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Selain menjadi akses penghubung antardesa, jalur ini juga menjadi sarana utama untuk mengangkut hasil pertanian warga. Aspirasi mengenai perbaikannya sudah berkali-kali kami sampaikan, namun sampai hari ini belum juga terealisasi,” ujar Irawati.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah agar kerusakan yang ada tidak semakin membahayakan keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan tersebut.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah desa sempat berupaya mencari solusi dengan mempertimbangkan penggunaan Dana Desa untuk melakukan perbaikan. Namun karena jembatan tersebut merupakan aset milik pemerintah kabupaten, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
“Keinginan pemerintah desa untuk membantu tentu patut diapresiasi. Akan tetapi karena status jembatan merupakan aset pemerintah kabupaten, maka penanganannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang diharapkan masyarakat sekarang adalah adanya kepastian kapan pembangunan itu bisa dilaksanakan,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, Irawati juga menyoroti kondisi bangunan SD Inpres 2 Mepanga di Desa Ogobayas yang menurutnya sudah tidak lagi memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan pada bagian atap, plafon, hingga beberapa konstruksi bangunan yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam ruangan saat musim penghujan.
Kondisi tersebut, menurutnya, mengganggu kegiatan belajar para siswa dan membuat guru harus menyesuaikan proses pembelajaran ketika hujan turun.
“Kerusakan bangunan sekolah sudah cukup serius. Saat hujan, air masuk ke dalam ruang kelas karena atap dan plafonnya mengalami kebocoran. Kondisi seperti ini tentu tidak memberikan kenyamanan bagi anak-anak saat mengikuti kegiatan belajar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihak dinas terkait sebenarnya telah mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi beberapa waktu lalu. Meski demikian, hingga kini belum terdapat tindak lanjut berupa program rehabilitasi yang dapat menjawab kebutuhan sekolah.
Menurut Irawati, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Parigi Moutong.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan rehabilitasi sekolah tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan agar para siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang daerah. Anak-anak berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak sehingga mereka dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” tuturnya.
Menutup penyampaiannya, Irawati berharap hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 tidak hanya berhenti sebagai rekomendasi administratif, tetapi benar-benar menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan DPRD sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
