KLIKPARIGI.ID – Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong terus diperkuat melalui pendekatan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun strategi terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan sulit dijangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Selasa (9/6/2026).
Forum diskusi tersebut menjadi wadah koordinasi untuk menyatukan langkah berbagai perangkat daerah dalam merumuskan program yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah menilai bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antarinstansi serta dukungan data lapangan yang akurat.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, yang memimpin langsung jalannya diskusi menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong masih berada pada angka 13,51 persen. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan segera.
Menurut Bupati, kondisi tersebut harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia meminta seluruh tim yang turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi dan masukan faktual agar setiap program yang dirancang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, tim yang melakukan pendataan harus memberikan gambaran riil mengenai kebutuhan masyarakat sehingga program yang disusun dapat tepat sasaran dan menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Erwin Burase.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kantong kemiskinan berada di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang selama ini tinggal dalam kondisi kurang memadai.
Bupati mengungkapkan bahwa program pembangunan perumahan akan didukung dengan pemetaan lokasi secara detail melalui pengumpulan titik koordinat. Langkah tersebut dilakukan agar intervensi pemerintah lebih tepat dan memudahkan proses penganggaran maupun pelaksanaan program di lapangan.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan akses jalan, ketersediaan jaringan listrik, serta layanan telekomunikasi dan internet. Menurutnya, keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di sejumlah wilayah terpencil.
“Pembangunan infrastruktur dasar harus berjalan seiring. Akses jalan yang memadai, listrik yang tersedia, dan jaringan internet yang menjangkau masyarakat merupakan kebutuhan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Dalam pembagian tugas yang dibahas pada forum tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika akan fokus melakukan identifikasi dan penanganan daerah-daerah yang masih mengalami blank spot atau belum terjangkau layanan telekomunikasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah, jumlah peserta didik, serta hambatan akses pendidikan yang menyebabkan masih tingginya angka anak tidak sekolah.
Bupati juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala. Ia menilai masih terdapat perbedaan antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan yang berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh tim diminta melakukan dokumentasi secara lengkap melalui foto, video, dan laporan lapangan sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Kita tidak ingin kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi. Semua harus didukung bukti dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Bupati memastikan dukungan anggaran akan disiapkan melalui perubahan APBD guna mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas yang lahir dari hasil FGD tersebut. Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan alat berat yang direncanakan tiba pada akhir tahun untuk membantu pembukaan akses jalan menuju kawasan yang selama ini masih terisolasi.
Melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan dukungan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dapat berjalan lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan jumlah anak tidak sekolah secara bertahap hingga akhir periode kepemimpinan saat ini.
