KLIKPARIGI.ID – Perhatian terhadap kondisi pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat respons dari pemerintah pusat. Sebuah sekolah dasar kecil di Dusun IV Ogolau, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, menjadi lokasi peninjauan langsung tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari proses evaluasi kebutuhan sarana pendidikan di daerah pelosok.
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan pada Minggu (3/5/2026) oleh jajaran Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikdasmen bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong guna memastikan kondisi riil sekolah sekaligus memverifikasi usulan bantuan fasilitas pendidikan yang telah diajukan sebelumnya melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan pihaknya mendampingi langsung tim kementerian selama proses pengecekan lokasi sekolah berlangsung.
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari usulan bantuan sarana dan prasarana yang sudah beberapa kali diajukan pemerintah daerah. Selain itu, kondisi sekolah juga menjadi perhatian setelah adanya unggahan di media sosial yang memperlihatkan situasi belajar siswa di daerah tersebut,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, informasi kedatangan tim kementerian diterima sehari sebelum pelaksanaan kunjungan. Tim dari pusat kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan sekolah, ketersediaan fasilitas penunjang, hingga kondisi lingkungan sekitar sekolah.
Dari hasil peninjauan, kondisi sekolah dinilai sesuai dengan data yang sebelumnya dilaporkan pihak daerah maupun yang terlihat dalam unggahan media sosial. Sekolah tersebut saat ini masih memiliki keterbatasan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar.
SDK Terpencil Ogolau diketahui hanya memiliki dua ruang belajar yang digunakan secara bergantian oleh siswa. Selain itu, sekolah belum memiliki ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, rumah dinas guru, maupun fasilitas sanitasi seperti WC.
“Kondisi sarana memang masih sangat terbatas. Karena itu tim kementerian melakukan pengecekan langsung untuk melihat kebutuhan prioritas yang perlu segera ditangani,” jelas Ibrahim.
Selain memeriksa bangunan sekolah, tim kementerian juga meninjau area kosong di sekitar lokasi sekolah. Hasil pengecekan menunjukkan masih tersedia lahan sekitar 1.000 meter persegi yang berpotensi digunakan untuk pembangunan fasilitas tambahan di masa mendatang.
Namun demikian, pihak sekolah bersama pemerintah desa diminta segera menyelesaikan dokumen administrasi lahan agar proses pengusulan pembangunan dapat diproses lebih lanjut.
“Tim meminta legalitas lahan segera dilengkapi, termasuk surat kepemilikan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan aset sekolah,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, tim kementerian turut menyoroti belum tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tibu. Kondisi itu menyebabkan sebagian besar anak di wilayah tersebut baru mengenyam pendidikan saat memasuki usia sekolah dasar.
Padahal, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan anak usia dini sebagai bagian penting dalam pembentukan kemampuan dasar anak.
“Tidak adanya layanan PAUD menjadi perhatian tersendiri karena pendidikan usia dini sangat penting untuk kesiapan belajar anak sebelum masuk SD,” tambah Ibrahim.
Pemerintah daerah berharap hasil verifikasi lapangan tersebut dapat memperkuat peluang sekolah memperoleh bantuan pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan dari pemerintah pusat sehingga layanan pendidikan di wilayah terpencil semakin layak dan merata.
